Abstract
The issue of licensing agreements to improve the standard of living of people in Indonesia is very interesting to be studied in depth via intellectual discussions. Various problems should be taken as lessons for Indonesian people, for example: registration of the Toraja coffee trademark by the American businessmen, sambal uleg from Central Java and Gayo coffee by the Dutch and the song Sayang Sayange from Maluku and the legend of Garlic and Onion by Malaysia. The purpose of writing this article is to provide an explanation of the necessity to strengthen understanding of trademark law in the license agreement as an effort to improve the economic level of the Indonesian people. The problems focus on the government actions against the violations of Intellectual Property Rights (IPR) and as well as the roles of the government and society to improve the economic level of society through strengthening trademark law in license agreements. The research was conducted by using a normative legal research. The result of the research described in this article is that the economic level of the community can be increased by conducting a franchise business, providing opportunities for the franchisor to exploit economic rights in order to multiply and get the maximum profit at a low cost because it is borne by the franchisee.Keywords: Trademark, License Agreement, Economic Strata
Highlights
The issue of licensing agreements to improve the standard of living of people
interesting to be studied in depth via intellectual discussions
Various problems should be taken as lessons for Indonesian people
Summary
Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.[1]. Oleh sebab itu Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian dan perdagangan suatu bangsa. Untuk hal tersebut telah pula diatur didalam salah satu bentuk pengaturan hukum hak kekayaan intelektual adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs) yang dibahas dalam putaran Uruguay. Tujuan TRIPs Agreement terdapat dalam artikel 7 yaitu untuk memberi pelindungan HKI dan prosedur penegakan hukum dengan menerapkan tindakan-tindakan yang menciptakan perdagangan yang sehat, untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi serta penyebaran teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa[6] salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan pelindungan (pengayoman) kepada masyarakat, dan pelindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.[7]
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
