Abstract
Land acquisation by the community of adat law tends to leave out. This condition caused by the government policy before which has no attention to the development of land acquisition of the adat community. According that policy, all land are owned by the State, especially when its issue is about the government and bussiness interest. Reformation has changed the State system related to land acquisition, where the position of adat law community is diclared explicitly in the State constitution. The position of adat law community is agreed as long as not contradicted wiht public interest. The tale of seeking the existency of adat law community and the right of adat land acquisition shows that acquisition, mechanism and the area of adat law community still exist and have different characteristic between one and another. So that, State and the government should give protection and agreement to the right of adat law community as well as local wisdom as stated in its constitution. Key words: Land acquisation, right of adat community, adat law
Highlights
Pada saat ini, penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat cenderung untuk ditinggalkan
This condition caused by the government policy before which has no attention
all land are owned by the State
Summary
Voor de Taal, Land-en Volkenkunde van nederlandschIndie. hlm. 7. Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip Achmad Sodiki[5] dinamika atau perubahan di bidang hukum berwujud perubahan hukum sebagai suatu sistem tertutup dan ataupun sistem terbuka. Di samping itu terdapat perubahan yang berlangsung di dalam masyarakat seperti ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dari pendapat Luhmann maka sistem hukum adalah suatu sistem yang normatif tertutup (normative closed system). 4 Lihat dan bandingkan dengan Hasnati, “Pertautan Kekuasaan Politik dan Negara Hukum”, Jurnal Hukum Respublica, Vol 3 No.[1], Tahun 2003, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas. Sebagai suatu sistem yang secara normatif tertutup maka kedudukan antara komponen-komponen sistem adalah simetris, sedangkan hubungan dengan lingkungan adalah asimetris. Politik hukum penguasaan tanah yang diberlakukan pemerintah Indonesia bersifat normatif (hukum negara) dan sangat tertutup terhadap fakta sosial (pluralisme hukum) dalam masyarakat yang masih teguh mempertahankan dan melaksanakan penguasaan dan pengelolaan tanah berdasarkan hukum adat. Padahal sangat banyak konsep dan asasasas hukum adat yang dapat memberikan sumbangsih terhadap pembentukan hukum nasional
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
