Year-end Sale % OFF 
Abstract
The maritime potential of the Fisheries Managemen Area of Indonesia (FMA) 711, particularly in the small pelagic capture fisheries sector is very large, it encourages the occurrence of illegal fishing conducted by Indonesian and foreign fishing boats, thereby reducing the production of legal fish catches. This study aims to estimate economic losses due to illegal fishing and the benefits of economic management by staying based on the sustainability of fishery resources, using primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews, fishermen questionnaire results and marine supervisors from July to November 2016. Secondary data, in the form of production statistics and small pelagic capture fishery effort in FMA 711 from Directorate General of Capture Fisheries, MMAF-Indonesia, illegal fishing catch data from the Fisheries Resources Monitoring Station Pontianak, the Indonesian Navy, the Water Police Unit, and Bakamla. The data series of 2005 to 2016 were also analyzed. Estimates of established models, including bio-economic analysis using the Gordon Schaefer model, and for economic benefit analysis using Fox's surplus production model. The results show the production amount 15,361 tons and effort 4,592 units, with economic rent of Rp 293.93 billion per year. While the economic losses due to illegal fishing are the difference between legal and illegal fishing estimates, ie production of 604 tonnes and rents of Rp 12.89 billion. This illustrates that the production and efforts of small pelagic capture fisheries in WPPNRI 711 can still be improved to reach the optimum level.
Highlights
Wilayah pengelolaan perikanan dibagi berdasarkan penyebaran stok ikan dan karakteristik oseonografis, yang meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia
This research aims to analyze the economic management of small pelagic capture fisheries in order to maintain its sustainability
The research result indicates that the average sustainable production of the small pelagic
Summary
Wilayah pengelolaan perikanan dibagi berdasarkan penyebaran stok ikan dan karakteristik oseonografis, yang meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia. Pembagian WPPNRI berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Republik Indonesia Nomor: 18/Permen-KP/2014 yang terdiri atas 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan. Dengan pembagian ini diharapkan pengelolaan ekonomi perikanan tangkap dapat dikoordinasikan dengan daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya ikan, sehingga pengelolaan ekonomi perikanan tangkap di setiap masingmasing wilayah dapat lebih terkendali, efektif dan bertanggung jawab termasuk juga dalam perijinan dan pengawasannya. Data produksi dan jumlah kapal ikan legal dan illegal inilah yang dipakai dalam analisis pengelolaan ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPPNRI 711 guna mendapatkan data aktual dan optimal secara bioekonomi dan surplus produksinya. Penelitian ini secara umum bertujuan merumuskan alternatif kebijakan dan program pengelolaan ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di WPPNRI 711 berbasis geopolitik, daya dukung ekonomi dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan: (1) mengevaluasi dan menganalisis degradasi sumber daya perikanan; (2) mengevaluasi dan menentukan produksi lestari; (3) mengevaluasi dan menganalisis depresiasi sumber daya perikanan; dan (4) menganalisis dan menetapkan pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callMore From: Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
