Abstract
This study aims to examine the supervision of Foreign Workers (TKA) by the Central and Regional Governments in South Solok Regency. This research was conducted at the Department of Manpower and Transmigration, West Sumatra Province, UPTD Labor Inspection Region III West Sumatra Province and the Immigration Office Class I TPI Padang. The method used in this research is to use a qualitative method with a descriptive approach through interview techniques and documentation in data collection. The results showed that the supervision of Foreign Workers (TKA) by the central and regional governments in South Solok Regency had not been running optimally because there were many obstacles that had to be faced by relevant institutions and agencies tasked with overseeing this TKA. Human resources are still lacking, the limited budget provided for supervision activities as well as the lack of facilities and infrastructure needed, especially operational vehicles. This needs to get the attention of the central government so that this monitoring activity can run more optimally.
Highlights
(Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada tahun 2015 yang lalu membuat negara-negara anggota ASEAN bebas untuk melakukan perputaran dan peredaran barang, jasa, modal dan investasi serta takluput didalamnya tenaga kerja
This study aims to examine the supervision of Foreign Workers (TKA) by the Central and Regional Governments in South Solok Regency
The results showed that the supervision of Foreign Workers (TKA) by the central and regional governments in South Solok Regency had not been running optimally because there were many obstacles that had to be faced by relevant institutions and agencies tasked with overseeing this Tenaga Kerja Asing (TKA)
Summary
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hanya sedikit TKA yang bekerja di Solok Selatan dari tahun 2014 hingga tahun 2018 berdasarkan pada IMTA yang mereka gunakan dan memang mengantongi izin tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga harus pakai penerjemah, setiap tahun selalu ada WNA asal China yang diamankan polisi dan semuanya di lokasi pertambangan emas. Dari beberapa berita di atas jelas terlihat bahwa TKA tersebut tidak memiliki izin untuk bekerja di Solok Selatan dan perusahaan yang mempekerjakan mereka juga tidak terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan TKA di suatu daerah tidak akan luput dari pengawasan baik TKA yang statusnya legal maupun ilegal yang mana pihak yang melakukan pengawasan TKA adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat yang mana dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan di bagi menjadi tiga wilayah kerja yaitu UPTD I di Padang, UPTD II di Payakumbuh dan UPTD III di Sijunjung. Solok Selatan masuk dalam UPTD pengawasan ketenagakerjaan wilayah III di Sijunjung yang mana cakupan wilayah kerja UPTD ini terdapat enam kabupaten/kota yaitu Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callMore From: Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
