Abstract
DPR-RI oversight in TNI (military) Business have very important role in forming of professional and reliable TNI, despitefully DPR-RI oversight also useful to link citizen priority and views in rule of policy and law in defence area. The purpose of this research is to analyze the oversight mechanism conducted by DPR-RI in the case of military business. Theory used by researcher in conducting this research is theory of parliamentary oversight, which is conducting through various mechanism which available in parliament, that is: passing debate mechanism; passing existence of commission; and through raised questions when in meeting. This research used qualitative method,and data research was obtained from primary and secondary data. Primary data was gained through observation and interview. Based on the research, the oversight mechanism have been run by first commission of DPR-RI was still weaken, on the other side the parliament (DPR) also lack in creating an effective oversight, where this matter because of some factors, such as: the lack of political willingness of parliamentary member, lack of positive supervision practices and the limited information had by DPR.
Highlights
Pengawasan dilakukan oleh parlemen (DPR)-RI dalam Bisnis Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan TNI yang handal dan profesional, disamping itu pengawasan DPR juga dapat bermanfaat untuk menjembatani pandangan-pandangan dan prioritas warga negara di bidang pertahanan
analyze the oversight mechanism conducted by DPR-RI in the case
Theory used by researcher in conducting this research is theory
Summary
Pengawasan Parlemen Parlemen merupakan salah satu lembaga perwakilan politik yang menjadi bagian dari suatu sistem pemerintahan disamping eksekutif dan yudikatif, yang keberadaannya jelas ditujukan untuk memberikan jaminan kepada rakyat yang diwakilinya agar suara, aspirasi, dan kepentingan mereka tetap terjaga. Dalam masa transisi demokrasi dan reformasi saat ini, keberadaan suatu lembaga negara, tidak terkecuali militer, tidak akan terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh parlemen (DPR) selaku representasi dari warga negara Indonesia, pengawasan yang diperankan oleh DPR merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan fungsi badan legislatif, khususnya di Indonesia. Legislatures constitute the law-making body within a country’s system of government. Legislatures perform judicial functions whereby members of all three branches of government may be tried and sentenced in connection with offences connected with the performance of their official duties(Joyce, 2003: 202-206). Pengawasan terhadap TNI selaku aktor pertahanan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem keamanan nasional, yang dalam hal ini dikenal dengan. Pengawasan berlapis dilakukan dengan menempatkan pengawasan terhadap aktor keamanan nasional di titik pusat lingkaran dengan tujuan menjamin dan meningkatkan akuntabilitas politik, hukum dan keuangan (Prihatono, dkk., 2007: 34)
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
