Abstract

The enactment of Minister of Agrarian and Spatial Planning Number 29 of 2016 concerning Procedures for Granting, Releasing, or Transferring the Right to Ownership of Residential Houses by Foreigners Domiciled in Indonesia has not sufficiently accommodated the interests of Foreign Citizen while in Indonesia. This is evidenced by the lack of sufficient rules to protect the interests of foreign national while implementing a sale and purchase agreement on ownership of a residence during their domicile in Indonesia. This research is a normative legal research. Normative legal research consists of statute approach and legal concepts. The legal material collection technique was by using snowball techniques. The results of the study show that the regulation of residential property that can be owned by foreign nationals while domiciled in Indonesia is not sufficient to provide legal protection for foreign nationals in the event of losses, which require foreigners to pay for the shortage of the nominal purchase of a residential house due to the transition of legislation. The importance of establishing new legislation regarding the ownership of housing by foreigners during their domicile in Indonesia as an effort to realize legal protection for foreign nationals who have contributed to the development of the national economy. The Indonesian government should immediately make or amend the laws and regulation concerning the ownership of houses by foreigners. This must be done so as not to reduce the trust of foreign nationals to invest in Indonesia, which will certainly have an impact on the national economy.

Highlights

  • Berlakunya Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cata Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia belum cukup mengakomodir kepentingankepentingan Warga Negara Asing selama berada di Indonesia

  • This is evidenced by the lack of sufficient rules to protect the interests

  • Normative legal research consists of statute approach

Read more

Summary

Pendahuluan

Orang asing yang datang ke Indonesia mempunyai tujuan yang beranekaragam dan berkunjung dalam jangka waktu yang lama ataupun berkunjung dalam jangka waktu yang singkat. Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum, lebih khususnya pada bidang hukum Agraria kaitannya dengan Pelaksanaan PPJB atas Pemilikan Hunian Warga Negara Asing didasarkan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016. Tujuan khusus penelitian ini yakni agar dapat mengetahui pengaturan yang mengatur tentang PPJB antara WNA dengan WNI dalam pemilikan hunian oleh orang asing serta untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif akibat hukum atas adanya kekosongan norma pada Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016 teruntuk WNA yang dirugikan dalam pelaksanaan PPJB dengan WNI. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Pemilikan Hunian Warga Negara Asing didasarkan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016. Agar dapat lebih menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang hukum perjanjian, serta agraria, secara spesifik terkait Pengaturan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Pemilikan Hunian Warga Negara Asing didasarkan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016

Metode Penelitian
Hasil Dan Pembahasan
Kesimpulan
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.