PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  DAERAH DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta)

Kurni Adi Suwandi,Afrizal Tahar

doi:10.21107/infestasi.v11i2.1127

Abstract

This study aims to to test empirically the influence of the financial performance of the local government which measured by the ratio of fiscal decentralization degrees, fiscal dependence, financial independence, the effectiveness of local revenue (PAD), and the degree of the contribution of BUMD to the ratio allocation capital expenditure. The population of this research is all local governments districts/city in D.I.Yogyakarta year 2003-2012. The result of this research shows thatthe ratio of degrees fiscal decentralization and fiscal dependence have a negative influence on the allocation of capital expenditure, the ratio of the effectiveness of local revenue (PAD) have a positive influence on the allocation of capital expenditure, and the ratio of the contribution of BUMD degrees does not affect the allocation of capital expenditure. The allocation of capital expenditure have a positive influence on the growth of regional economic. The allocation of capital expenditure cannot mediate the affect between the ratio of fiscal decentralization degrees, the effectiveness of local revenue (PAD), and the degree of the contribution of bumd on the growth of regional economic. But the allocation of capital expenditure can mediate the affect between fiscal dependence on the growth of regional economic.

Highlights

This study aims to to test empirically the influence of the financial performance of the local government which measured by the ratio of fiscal decentralization degrees, fiscal dependence, financial independence, the effectiveness of local revenue (PAD), and the degree of the contribution of BUMD to the ratio allocation capital expenditure
Saran Berdasarkan keterbatasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu memperbanyak populasi penelitian sehingga jumlah sampel juga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil tersebut, menambahkan indikator untuk mengukur variabel kinerja keuangan daerah, dan menguji pengaruh langsung antara kinerja keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah

Summary

Desentralisasi dan Federalisme Fiskal

Desentralisasi dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke level pemerintahan yang ada di bawahnya. Desentralisasi fiskal dapat dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat (Khusaini, 2006). Undang Nomor 33 Tahun 2004, tujuan dari desentralisasi fiskal di Indonesia adalah : (1) Kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dalam konteks ekonomi makro, (2) Mengoreksi vertical imbalance, yaitu mereduksi ketimpangan antara keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mengoreksi horizontal imbalance, yaitu memperkecil disparitas antar daerah dengan mekanisme block grant/transfer dan memperbesar kewenangan daerah untuk menerapkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang dimiliki, (4) Mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat,. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan (6) Memperbesar partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik

Teori Keagenan

Kinerja Keuangan

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Ketergantungan Keuangan

Rasio Kemandirian Keuangan

Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Desentralisasi Dengan Belanja Modal

Keuangan Dengan Belanja Modal

Dengan Belanja Modal

Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan Dimediasi Belanja Modal