Abstract
This study aims to examine the effect of timely delivery of financial statements, weaknesses of internal control systems, compliance with statutory regulations, regional status and size of the region on the opinion of local government financial reports on the island of Java. By using LKPD 110 the city / regency government in Java Island. Sampling technique is purposive sampling, that is how to determine sample by using certain criterion. Hypothesis testing techniques using logistic regression analysis. The results of this study indicate that the variable timeliness of financial reporting, weakness of the internal control system, compliance with legislation has a negative effect on the opinion of local government financial statements. While the variables of regional status and size of the regions have no effect on the opinion of local government financial statements.
Highlights
Bertugas untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahun
The null hypothesis states that the location parameters are the same across response categories
Penurunan Opini Audit).Jurnal Akuntansi dan Auditing 6:8
Summary
Menurut McLellan dan Giroux (2000), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) merupakan sebuah anggapan yang buruk bagi pengguna laporan keuangan. Efektivitas SPI merupakan salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan, sesuai dengan Undang-undang nomor Tahun 2004, penjelasan pasal ayat (1). Auditor juga mempertimbangkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pemeriksaannya. Penelitian Tuti Herawati (2014) menemukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah belum memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagaimana dibuktikan oleh Atyanta (2011). Keterkaitan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern terhadap pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah sudah secara jelas menjadi dasar atau kriteria pemberian opini oleh BPK RI menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 pada penjelasan pasal ayat 1. Dimungkinkan bagi pemerintah daerah untuk menerima opini audit yang sama dengan opini audit tahun sebelumnya (Atyanta, 2011)
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
