Abstract
National development in general aims to improve people's welfare as measured by poverty indicators. In reducing poverty, one focus of the government is to reduce poverty in rural areas that have a higher percentage than urban areas. One of the government spending aimed at reducing poverty in rural areas is the Village Fund. This study aims to determine the effect of the Village Fund on poverty at the Regency/City level in Indonesia. This study uses quantitative data that focuses on economic variables consisting of the Total Poor Population as the dependent variable and the Village Fund as the main independent variable. In addition, Village Fund Allocation, Gross Regional Domestic Product, and Capital Expenditures are used as other independent variables. As a material for analysis and compiling recommendations, qualitative data in this study were used in the form of in-depth interviews with the Directorate General of Fiscal Balance and the Fiscal Policy Office. The analytical method used is panel data regression with the Fixed Effect Model. The result shows that the Village Fund variable has a negative effect on the Total Poor Population. This shows that the Village Fund is able to effectively reduce the number of poor people. However, based on the results of in-depth interviews, there are at least three aspects of the Village Fund policy that need to be improved namely covering improvements to the formulation aspects, aspects of strengthening supervision, and aspects of increasing innovation in the use of Village Funds.
Highlights
ABSTRAK Pembangunan nasional secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang dapat diukur dengan indikator kemiskinan
This study aims to determine the effect of the Village Fund on poverty at the Regency/City level in Indonesia
Dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, studi kasus pada kota Tegal
Summary
Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota di mana setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan. Menyebutkan bahwa kemiskinan dapat menjadi salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah di mana tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti masalah sosial dan masalah ekonomi. Usaha pemerintah untuk terus mengurangi kemiskinan tidak terlepas dari berbagai kebijakan baik yang terkait ekonomi makro maupun ekonomi mikro (Bappenas, rilis tanggal 19 Juli 2018). Hal tersebut merupakan implementasi kebijakan pro poor budget yang dilakukan oleh pemerintah dimana pemerintah menggunakan belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan. 2) mendefinisikan pro poor budget sebagai anggaran yang berpihak kepada rakyat miskin dalam bentuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang secara sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan atau terpenuhinya kebutuhan hakhak dasar masyarakat Hal tersebut merupakan implementasi kebijakan pro poor budget yang dilakukan oleh pemerintah dimana pemerintah menggunakan belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan. Rinusu (2006, hal. 2) mendefinisikan pro poor budget sebagai anggaran yang berpihak kepada rakyat miskin dalam bentuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang secara sengaja ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan atau terpenuhinya kebutuhan hakhak dasar masyarakat
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
