Abstract
This paper aims to analyze whether or not the extent of maximum land use for oil palm plantations is needed or not based on efficiency and equity aspects, considering that the commodity is a national strategic superiority. The methodology used in this study is System Dynamics and Analytical Network Process (ANP) for the Implementation of the Maximum Extent of Land Use for Oil Palm Plantation Businesses. Based on the system analysis approach, it can be identified that the determination of the maximum extent of land use in the oil palm plantation business must pay attention to the principles of fairness, efficiency principles and regulations and policies. The results of ANP calculations that the alternative policy that is a priority based on expert perceptions is the need to limit the extent of land use. Meanwhile, experts agree or accordingly that the limitations on the maximum extent of land use in oil palm plantation businesses in Indonesia are the most influential policy alternatives compared to not needing to be limited.
Highlights
This paper aims to analyze whether or not the extent of maximum land use for oil palm plantations is needed or not based on efficiency and equity aspects, considering that the commodity is a national strategic superiority
Para pakar setuju bahwa produksi kebun Perkebunan Rakyat (PR) merupakan as pek teknis yang paling berpengaruh ter hadap penetapan batas luas maksimum penggunaan lahan pada usaha perkebu nan kelapa sawit di Indonesia dengan nilai Kendall’s Statistics atau rater agreement sebesar 0,8822
Summary
Struktur yang terdapat dalam dia gram sebab akibat (causal loop diagram) merupakan dasar bagi tahap berikutnya untuk menentukan berapa batas luas maksimal penggunaan lahan untuk sek tor perkebunan. Struktur model penentuan luas maksimum lahan untuk usaha perke bunan dibangun dengan menggunakan struktur model ANP yang merujuk kepada struktur diagram sebab akibat (causal loop diagram) menggunakan pendekatan cara berpikir sistem (system thinking). Peru musan struktur model ANP ini merupakan hasil kesepakatan yang dibangun antara pemerintah, praktisi, dan akademisi di sek tor perkebunan yang dilakukan melalui se rangkaian diskusi terfokus (FGD), melalui pengembangan isu, pengembangan as pek-kriteria-indikator, dan pengembangan metodologi untuk menentukan batasan luas maksimum penggunaan lahan pada usaha ijin perkebunan, baik pada ijin usa ha perkebunan terintegrasi maupun budi daya. Klaster tersebut dikategorikan menjadi ak tor, asas, aspek, kriteria dan alternatif un tuk penentuan besaran luas maksimum penggunaan lahan untuk usaha perkebu nan di Indonesia (lihat Gambar 4)
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
