Abstract
This research was conducted at the office of the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru. Based on their initial observations of problems in implementing Employment Service Application System (SAPK Online) at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.in terms of human resources mampun Technology. This study focuses on the Implementation of E-Government through Employment Service Application System (SAPK Online): (1). To Knowing how the implementation of E-Government by using the Employment Service Application System (SAPK Online) at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.. (2). For Knowing the factors inhibiting the implementation of E-Government by using the Employment Service Application System (SAPK Online) at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.. This study is a qualitative study with the primary objective to describe and depict in detail and depth about how the implementation of E-Government in personnel administration through the Employment Service Application System (SAPK Online). Then the data analysis techniques used in this research was qualitative descriptive analysis, which is a technique that tries to describe things that are special to the data obtained through observation, interviews and documentation so that a qualitative data, to be analyzed further to become a conclusions according to the indicators that have been determined by the authors.
Highlights
This research was conducted at the office of the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru
This study focuses on the Implementation of E-Government through Employment Service Application System (SAPK Online): (1)
Reformasi Pelayanan Publik, teori, kebijakan dan implementasi
Summary
Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin tinggi menyebabkan semakin canggihnya teknologi yang digunakan oleh manusia sehingga hal ini menjadi titik awalnya teknologi menjadi semakin canggih dan mutakhir, seperti adanya internet. Penggunaan teknologi komputer yang dewasa ini semakin meluas tentunya membantu para pelaku pelayanan publik dalam mengambil keputusan didalam operasional pemerintahan baik itu kegiatan administrasi, pelayanan, maupun dalam pengolahan data kepegawaian. E-Government merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak - pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Permasalahan yang paling dianggap signifikan dalam penerapan kebijakan e-Government melalui SAPK ini adalah kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang terkadang masih belum mampu menangani masalah sederhana seperti gangguan pada sistem atau jaringan, jumlah Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai yang bertanggung jawab terhadap program SAPK pun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, dapat dilihat dari data rekapitulasi Badan Kepegawain Daerah Tahun 2015 / 2016 sesuai Pangkat dan Jabatan :
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
