PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn)

Abstract

Judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Praktek perjudian online dilakukan dengan melakukan traksaksi berupa menjual chip yang kemudian ditawarkan dan dibeli oleh orang lain atau agen tertentu untuk dijual/ditransfer ke account poker lain yang berminat. Pin dan chip ini akan dijual dengan harga tertentu secara cash (tunai) dalam bentuk uang (rupiah).Pengaturan tindak pidana perjudian bola online di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. Penegakan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perjudian bola online pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn adalah dengan penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hambatan yuridis pembuktian tindak pidana judi bola adalah kurangnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sendiri, penegak hukum masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama untuk menjatuhi pidana terhadap pelaku perjudian online ini, sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian online ini.