Penegakan Hukum Mahar Politik dalam Pilpres 2019 Ditinjau dari Politik Hukum Pidana

Irwan Hafid,Dendy Prasetyo Nugroho

doi:10.55108/jap.v2i2.27

Abstract

The issue of political dowry, relatively, becomes a sustainable warning of problems in every general election in Indonesia. Such as the issue of Sandiaga Uno, who provided political dowry in the 2019 presidential election. The allegation was started by the Deputy of General-secretary of the Party of Democrat, Andi Arief, who stated that Sandiaga Uno had provided 500 billion rupiahs to PAN and PKS respectively so that those two parties would support him to nominate as the Candidate of Vice President for Prabowo Subianto. Political dowry has been a serious issue and almost constantly becomes an interesting topic to be reported and studied in every general election. Although it is popular, the issue of political dowry is a case that is relatively difficult to prove its truth (court decisions). In fact, explicitly, political dowry has been regulated in Article 228 on Law Number 7 of 2017 concerning the General Election (Election Law). However, it does not expressly provide a deterrent effect to the political dowry actors. This reality becomes the basis of encouragement in conducting this research. The theory used in this research is legal politics and law enforcement. While the method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and comparative approach. The output of this paper is that the handling of political dowry cases in the presidential election needs a serious concern. And then, the regulation on sanctions, which still be administrative in nature, against the actors of political dowry in the Election Law is considered to be inappropriate. So that criminal policy is needed to strengthen the law enforcement and strict legal instruments against criminal acts of political dowry in the future election (ius constituendum).

Highlights

Election Law is considered to be inappropriate
Seperti halnya isu pemberian mahar politik Sandiaga Uno dalam pemilihan umum presiden tahun 2019
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol 4, No 2, hlm

Summary

Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh empat urgensi permasalahan. Pertama, salah satu ciri umum negara yang menganut sistem demokrasi ialah ditandai dengan adanya pemilu. Dalam setiap pelaksanaan kontestasi politik, baik dalam pilkada maupun pemilu, Isu mahar politik hampir selalu menjadi topik yang menarik untuk diberitakan kepada publik. Sebab dalam pasal 47 juncto pasal 187B-187C UU Pilkada, justru diatur secara tegas terkait sanksi pelanggaran pidana mahar politik, baik administratif, denda, maupun pidana bagi pemberi dan penerima mahar politik. Maka penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana realitas penegakan hukum tindak pidana mahar politik serta bagaimana rumusan kebijakan atau politik hukum pidana terhadap tindakan mahar politik dalam UU Pemilu di Indonesia. Adapun tujuan dari penulisan naskah ini, secara teoritis diharapkan dapat memberikan uraian yang utuh mengenai konsep politik hukum pidana terhadap tindakan mahar politik dalam UU Pemilu serta penegakan hukumnya kedepan. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan penelitian lebih lanjut oleh akademisi, penyelenggara pemilu, para penggiat anti korupsi, serta masyarakat pada umumnya

Metode Penelitian

Teori Politik Hukum

Politik Hukum Pidana Terhadap Mahar Politik di Indonesia

Simpulan