Abstract

The crime of piracy at sea is one of the acts of violence or illegal detention, or any act of destruction committed for personal purposes by the crew of a ship or a passenger of a private ship or aircraft and aimed at the high seas, against other ships or aircraft or against persons or goods that are on board a ship or aircraft somewhere outside the jurisdiction of any country. This article aims to analyze the implementation of the universal jurisdiction of a country in tackling the crime of marine piracy in Indonesia and the preventive measures applied by the government in protecting Indonesian-flagged ships in foreign territorial waters that are prone to armed robbery. This research uses doctrinal legal research. Doctrinal legal research is research on law that is conceptualized and developed on the basis of the doctrine adhered to by the conceptor and / or the developer. Sources of legal information use primary legal materials (regulations and relevant documents) for further qualitative analysis. The approach used is statutory, conceptual, and analysis to help solve the problem formulation. Piracy is a common enemy of the international community which has tremendous consequences for international security. Regarding prosecuting perpetrators of piracy crimes, in this case international law itself has transferred its powers to all countries, namely the application of the principle of universal jurisdiction.

Highlights

  • Abstrak Kejahatan perompakan di laut merupakan salah satu tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta dan ditujukan di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun

  • any act of destruction committed for personal purposes by the crew

  • against persons or goods that are on board a ship or aircraft

Read more

Summary

METODE PENELITIAN

Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif (Disemadi & Prananingtyas, 2020; Marzuki & Faridy, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual, dan analisis dalam membantu pemecahan rumusan masalah. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder untuk dilanjutkan. Dengan menganalisis secara keseluruhan, terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, data, dan beberapa dokumen yang terkait, serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder (Kurniawan, Disemadi, & Purwanti, 2020)

Perompakan Laut di Indonesia
Filipina mengakibatkan sepuluh warga negara
Nm panjang periran pembatas kedua
Kasus yang menimpa kapal Sinar Kudus
DAFTAR PUSTAKA
Hukum dalam
Persfektif Hukum Pidana
Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Ketidakefektifan Malacca Strait
Perompakan dan Perampokan Laut
Tindak Pidana Illegal Fishing Di
Pembajakan Dan Perompakan Di

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.