Abstract
One of the objectives of land registration is to provide legal certainty for land rights holders. Therefore, in order to make this happen, regulations regarding land registration are made, one of which is Article 32 paragraph (2) PP Number 24 of 1997. However, in reality there are still problems in terms of ownership of a parcel of land associated with this article, namely against a plot of land which has been controlled by a legal subject for years and has been equipped with a certificate. There are still outsiders demanding rights to the land with respect to the land. Until now, Article 32 paragraph (2) Government Regulation Number 24 Year 1997, which should have been a solution to the above problems, still creates differences. Given the existence of this article is not in accordance with the negative publication system adopted by land registration in Indonesia, where a certificate is not an absolute evidence, but a certificate is strong evidence.
Highlights
PENDAHULUAN Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi : pengumpulan, pengelolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya
In reality there are still problems in terms of ownership of a parcel of land associated with this article, namely against a plot of land which has been controlled by a legal subject for years and has been equipped with a certificate
Article 32 paragraph (2) Government Regulation Number 24 Year 1997, which should have been a solution to the above problems, still creates differences
Summary
PENDAHULUAN Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi : pengumpulan, pengelolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan kaitannya dengan kompetensi peradilan yang berwenang mengadili sengketa pertanahan.
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
