Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Di Kawasan Tanah Adat Provinsi Papua

Yudhistira Setya Wardhana

doi:10.30595/kosmikhukum.v20i1.8625

Abstract

Agrarian reform or Agrarian Reform as an issue, is complex and multidimensional which is a major program of the Indonesian state in realizing the welfare of the Indonesian people, especially in terms of increasing access of poor peasants to land tenure in Indonesia, but implementing agararial reform is not an easy thing, with many obstacles, both from the legal, land administration, social, political, cultural and security aspects. Agrarian Reform (Agrarian Reform) or land reform is one of the effective tools or ways to achieve successful development, because access to land is fundamental for socio-economic development, poverty reduction, and environmental sustainability, apart from being a factor of production, land is also a factor of wealth, prestige and strength or power. In this perspective, land redistribution not only results in an increase in economic assets owned by poor farmers, but also an increase in political power and social participation, thus, the implementation of agrarian reform is not only aimed at reducing poverty and unemployment, but also in order to eliminate inequality, especially in political and social fields. The Land Redistribution Program in Papua Province itself, as the author sees its implementation, does not pay attention to regulations higher than Presidential Decree Number 86 of 2018.This is also reinforced by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that the state recognizes and respects customary law community units. along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In addition, Article 3 of the UUPA does contain the term "ulayat rights and rights similar to that". Keywords: Inconsistency, Ulayat Land, Land Redistribution

Highlights

Abstrak Reforma agraria atau Pembaruan Agraria sebagai suatu isu, bersifat kompleks dan multidimensi yang merupakan suatu program besar dari negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal peningkatan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah di Indonesia, namun dalam melaksanakan reforma agararia tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, banyak hambatannya, baik dari aspek hukum, administrasi pertanahan, sosial, politik, budaya, dan keamanan
which is a major program of the Indonesian state in realizing the welfare
because access to land is fundamental for socio-economic development

Summary

Pendahuluan

Keberadaan sertifikat hak komunal terjadi kekosongan hukum dimana sertifikat yang dikenal oleh UUPA dan PP No 24 tahun 1997, tanah adat bukan merupakan objek pendaftaran tanah, selain itu konsep hak komunal yang tdak sesuai dengan Pasal 3 UUPA, yang hanya mengenal hak ulayat menimbulkan ketidakpastian hukum dasar hukum dari keberadaan hak komunal sebagai jenis hak baru yang diatur dalam Perka BPN No 9 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Permen ATR/BPN No.. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.Mengenai hal ini, sesuai dengan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: a. Menurut Kurnia Warman, pernyataan “sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa” merupakan suatu a priori yang mengandung kecurigaan dari pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Hal demikian juga diatur pada Perpres No. Tahun 2018 dimana objek redistribusi tanah ialah jelas pada Pasal 7 Perpes No. Tahun 2018 tidak disebutkan tanah adat sebagai objek redistribusi tanah. beradasarkan permasalahan diatas maka fokus penelitian ini membahas mengenai inkonsistensi pelaksanaan program redistribusi tanah di kawasan tanah adat Provinsi Papua (berdasarkan Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 Jo Pasal 3 UUPA No. Tahun 1960)

Metode Penelitian

Redistribusi Tanah Di Kawasan Tanah Adat

23 Lihat Permendagri Nomor 52 Tahun 2014

Penutup