Abstract
This paper discusses the role of paradiplomacy in implementing the World Maritime Axis policy in the field of tourism in the digital economy era. With the method of qualitative analysis the writer finds that paradiplomasi plays an active role in the effort to realize the implementation of the World Maritime Axis which is the domain of President Jokowi. Paradiplomasi conducts international cooperation in the form of sister city to promote national tourism which is certainly the leader of the Indonesian sector in the state budget revenues. This then becomes ediplomacy for local governments and becomes a benchmark in creating e-government and ends in good governance in regional economic development in line with national economy. That is why, hopefully this study is able to become a prescription and become a reference in building an integrated state with the 4.0 era 4.0.
Highlights
This paper discusses the role of paradiplomacy in implementing the World Maritime Axis policy in the field of tourism in the digital economy era
With the method of qualitative analysis the writer finds that paradiplomasi plays an active role in the effort to realize the implementation of the World
Maritime Axis which is the domain of President Jokowi
Summary
Pada forum KTT Asia Timur Jokowi berpidato akan landasan kebijakan maritimnya dalam lima pilar yakni Pertama, akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Hal ini harus dimanfaatkan secara maksimal, apalagi pilar pariwisata adalah salah satu domain penting dalam membangun Indonesia sebagai negara maritim dengan menikmati wisata bahari. Wisata adalah perjalanan atau sebagai dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Peluang ini harus dimanfaatkan secara maksimaloleh aktor daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dalam bentuk kunjungan wisata.Artinya dengan sumberdaya wisata yang potensial maka seharusnya Indonesia berjaya dalam bidang ini untuk menariks masuknya devisa negara. Pasal 12 tersebut kemudian menjadi dasar dari pembahasan paradiplomasi di sektor maritim, yakni pada ayat tiga dalam poin a yang menyebutkan kelautan dan perikanan dalam konteks urusan pemerintahan pilihan, sehingga segala bentuk permasalahan kemaritiman bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan melibatkan pemerintah bagian – terutama yang berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut. Singkatnya, tipe ini merupakan hubungan diplomasi antar aktor sub nasional yang berasal dari kawasan yang berbeda
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
