Abstract
This research took place at the office of the River City Regional Development Planning Agency (BAPPEDA). The purpose of this research is to find out how regional autonomy is in implementing infrastructure development in Sungai Penuh City. The approach taken in this research is qualitative. The number of informants was 7 people. Techniques and data collection tools in this study were interviews, observation, and documentation study. The unit of analysis is the Institute. The institution in this research is the regional development planning agency for Sungai Penuh City. The results show that the infrastructure development in Sungai Penuh City has been carried out by the regional government, however, the local government of Sungai Penuh City is not efficient enough in carrying out infrastructure development in the Sungai Penuh city. Because there are several roads in the Sungai Penuh city area that are still damaged. The weak planning factor in Sungai Penuh city is the natural resource factor, the funding factor, because the land availability in the Sungai Penuh city area is not sufficient, which is. The local government of Sungai Penuh City must be able to control the results of natural wealth so that regional revenue or revenue increases.
Highlights
This research took place at the office of the River City Regional Development Planning Agency (BAPPEDA)
The purpose of this research is to find out how regional autonomy is in implementing infrastructure development in Sungai Penuh City
The results show that the infrastructure development in Sungai Penuh City has been carried out by the regional government, the local government of Sungai Penuh City is not efficient enough in carrying out infrastructure development in the Sungai Penuh city
Summary
Dalam perkembangan sistem kekuasaan di Indonesia antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang sekarang telah berkembang bahwa adanya otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini memang tidak semua urusan juga diserahkan kepada pemerintah daerah tetapi adanya pembagian kewenangan yang menuntut pemerintah daerah untuk mempunyai inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-kultural masyarakat daerahnya masing-masing. Untuk itu perlu dipahami terkait kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang ditinjau dari prespektif demokrasi.Dalam hal ini diketahui bahwa demokrasi memang mempunyai posisi yang vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu Negara. Di Kota Sungai Penuh yang masih membutuhkanbanyak pembenahan, baik dari segi fisik, prasarana, infrastruktur pembangunan dan otonomi daerah. 3. Berdasarkan data ringkasan APBD Tahun 2019 Kota Sungai Penuh mengalami defisit anggaran sebanyak 36.026.577.052,88 M hal ini yang menjadi kendala pemerintah Kota Sungai Penuh dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hal ini, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kota Sungai Penuh
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
