Abstract
Rohingya is an ethnic in Myanmar which becomes victim of human rights violation by the un-recognition of the ethnic citizenship. They also undergo several treatments which lead to genocide trials. The government of Myanmar did not take any optimal action in order to bring this problem to an end. There are three action proposed in this writings to initiate a problem solving, i.e.: a case settlement with the act of International Criminal Court based on Rome Statute 1998; a humanitarian action as a step regarding the government failure in overcoming the humanitarian crisis on the ethnic of Rohingya; and an application of hu-man security concept in order to bring back the security of Rohingya people. Those actions can be carried out through the mechanism of international organization such as UN and its derivative bodies; or through the mechanism of regional bodies where Myanmar is one of the member, ASEAN. Keywords : Rohingya ethnic, International Criminal Court, Humanitarian Action
Highlights
Rohingya is an ethnic in Myanmar which becomes victim of human rights violation by the unrecognition of the ethnic citizenship
also undergo several treatments which lead to genocide trials
The government of Myanmar did not take any optimal action in order to bring this problem to an end
Summary
Peace and Development Council (SPDC) berkuasa di Myanmar, salah satu negara di Asia Tenggara. Statuta Roma 1998 mengatur apabila terjadi pelanggaran terkait dengan kasus yang menjadi yurisdiksi material ICC (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi), maka yang bertanggung jawab atas perbuatan pelanggaran tersebut adalah yang sebagai berikut: (a) melakukan kejahatan baik secara individu, bersama-sama dengan orang lain atau melalui orang lain, tanpa memperhatikan apakah orang lain itu bertanggung jawab secara pidana atau tidak; (b) memerintahkan, menyuruh atau membujuk dilakukannya kejahatan yang pada kenyataannya terjadi atau diupayakan; (c) untuk tujuan memberi kemudahan dilakukannya kejahatan, bantuan, atau dengan cara lain membantu dalam pelaksanaan tindakan-tindakan yang di cobanya, termasuk memberikan cara-cara untuk melakukannya; (d) dengan cara lain yang memberikan kontribusi terhadap perbuatan atau perbuatan percobaan dari kejahatan itu oleh kelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang telah jelas. Hal ini mencerminkan bahwa negara peratifikasi Statuta mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
