Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia

Munadi Munadi

doi:10.32699/resolusi.v2i1.726

Abstract

Democracy allows the people to have equal rights in decision-making that can change their lives. Consequently, opposition and coalition exist in this political system. While the opposition aims to correct and evaluate various government decisions, the coalition is the power holder or supporter of the government. Because Indonesia is a country that uphold legal formal consisting of many political parties, a coalition government party must be formed. This is done by gathering other parties until the government can run effectively so that it has the basis of a combination and effective legitimacy. In the second period of President Susilo Bambang Yudhoyono's cabinet, the emergence of political parties that were powerless and did not dare to become the government's opposition became evidence of the need for democratization. The emergence of elitism, centralization, and anti-public, as well as the freezing of political structures and the backwardness of the cultural attitudes of the Indonesian people caused the opposition to stand on the word of democratization. Therefore coalitions and opposition are two important parts in building a democratic governance system in Indonesia. This article underlines that democracy in the political elite tends to produce a pseudo and half-hearted democracy. Therefor, the portrait of democratization is needed as a reinforcement of all elements of civil society and thus is not seen as a "devout movement of the state", but an urgent movement to change the attitude of the state through changes in the political composition within it.

Highlights

Demokrasi memungkinkan rakyat untuk memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka
opposition and coalition exist in this political system
This is done by gathering other parties until the government can run

Summary

Pengertian dan Hakikat Oposisi Politik

Kata oposisi berarti “berlawanan” asal kata dari Inggris lahirnya kata oposisi ini dan tumbuh pertama kali, ketika dalam parlemen terdapat dua pihak yang saling berhadapan. Sebagai partai oposisi yang kalah dalam pemilihan umum di Negara yang notabene menggunakan sistem persidensial seperti di Indonesia memang tidak mengenal adanya partai oposisi, sehingga bagi partai politik bahwa sistem parlementerlah yang memberikan tempat bagi mereka bisa membentuk partai oposisi tetapi secara informal diluar parlemen sifatnya ekstra parlementer karena fungsi penekanan politik terhadap pemerintah yang berkuasa di lakukan hanya pada luar parlemen. Di sebuah negara maju dan sistem demokrasi partai oposisi pada umumnya akan mampu dan dapat menjalankan sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintahan, untuk itu semua kebijakan pemerintah akan selalu mendapat kontrol dan pengawasan dari partai oposisi kemudian bagaimana cara mengambil keputusan dan cara melaksanakan akan menjadi penyeimbang nantinya. Akan tetapi jika tidak ada oposisi maka pemerintah yang berkuasa menjadi bersifat otoriter, tanpa peduli adanya kritik, kontrol dan serta cenderung lebih pro kepada kelompoknya, sehingga dapat ditafsirkan bahwa membungkam perbedaan pendapat, orang baru teringat pentingnya oposisi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan.

Pengertian dan Hakikat Koalisi

Demokrasi Antara Oposisi dan Koalisi

Daftar Pustaka