Abstract
The one of legal functions performed by the Election Law is the function of controlling behavior in the context of social and political life . To carry out this function , the Election Law formulates imperative norms so that political behavior complies with election law . The imperative norm is in the form of rules that prohibit money politics during the campaign , the quiet period and when the ballot takes place . Then, if there is a violation of the rule of law , the culprit will face legal proceedings to obtain criminals sanctions in the form of prisons and fines. Identification of the problem in this research is: why the imperative norms of the Election Law are not effective in preventing the practice of money politics, and what factors influence the weak power of the electoral law imperatives so that massive money politics practices occur? That problem is discussed and analyzed in this article. The author uses normative jurisdiction research, besides that the writer also uses the imperative theory of Edward A. Ross, Achmad Ali’s legal function theory and Jimly Asshiddiqie’s law enforcement theory. From this study the authors found that when the 2019 Concurrent Elections took place, the imperative norm was not effective in controlling political behavior expected by the Election Law. The practice of massive money politics took place so that the process of democracy and the 2019 Simultaneous Elections occurred.
Highlights
Salah satu fungsi hukum yang diemban UU Pemilihan Umum (Pemilu) adalah fungsi pengendalian prilaku dalam konteks kehidupan sosial dan politik
The one of legal functions performed by the Election Law is the function of controlling behavior in the context of social and political life
To carry out this function, the Election Law formulates imperative norms so that political behavior complies with election law
Summary
Meski penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia terutama Pemilu pasca reformasi ketatanegaraan di Indonesia (pasca amandemen UUD 1945), selalu sukses dalam mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR dan DPRD), serta lembaga perwakilan daerah (DPD), namun penyelenggaraan Pemilu pasca reformasi ketatanegaraan juga memiliki catatan noda terkait dengan adanya praktik politik uang (money politics). Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), praktik politik uang yang terjadi pada Pemilu Legislatif 2014 tercatat sebanyak 313 kasus (Berita Hukum Online, 22 April 2014). Pada Pemilu serentak 2019 (17 April 2019), praktik money politics dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang (minyak goreng, beras, gula, jilbab) masih terjadi hampir di semua provinsi dan kabupaten. Bahkan banyak praktik money politics yang terekam lewat video dan beredar luas di media sosial, namun tidak kunjung tertangani oleh jajaran Pengawas Pemilu karena tidak ada warga masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Data jumlah kasus money politics yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak sebanyak kasus money politics yang terjadi pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Data Bawaslu terkait dengan kasus money politics pada Pemilu 2019 mencatat hanya sebanyak 36 kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Mengapa praktik money politics selalu terjadi saat Pemilu berlangsung? Kenapa UU Pemilu (UU No. Tahun 2017) tidak memiliki daya imperatif untuk mencegah praktik money politics? Faktor apa saja yang mempengaruhi lemahnya daya imperatif UU Pemilu sehingga praktik money politics selalu masih terjadi? Permasalahan ini akan penulis telaah dan analisis dari perspektif ilmu hukum
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
