MODEL GERAKAN REKLAIMING TANAH DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT ADAT KASUS DI WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Joni Rusmanto,Ester Sonia Ulfaritha

doi:10.37304/jispar.v10i2.3366

Joni Rusmanto, Ester Sonia Ulfaritha

Open Access

https://doi.org/10.37304/jispar.v10i2.3366

Copy DOI

Abstract

Tenure conflicts between indigenous communities and plantation companies are based on differences in the legality of claims. The community as a subsystem of traditional farmers underlies the claim of management rights based on traditional knowledge. On the other hand, plantation companies based the legality of claims based on agrarian law that is normative positivistic with a capitalistic economic orientation. In Henri Lefebvre's perspective, in fact there is no completely "ideal" space because space itself is spatially in modern capitalist society as an arena of battle that will never be completely contested. All interested parties will continue to try to find ways to dominate the use or utilization of a space and reproduce all knowledge to maintain their hegemony over the use of that space. In that context, social movements can be understood as community efforts in producing social space.

Highlights

PENDAHULUAN Reproduksi Politik Hukum Negara: Penguasaan Pengelolaan SDA Aktivitas ekstraktif sumber daya hutan disektor perkebunan kelapa sawit (CPO) Kalimantan Tengah marak terjadi sejak diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah pada tahun 2009/2010 telah melahirkan 13 kabupaten dan 1 kota pemekaran
Ester S. Ulfaritha2 ABSTRACT Tenure conflicts between indigenous communities and plantation companies are based on differences in the legality
The community as a subsystem of traditional farmers underlies the claim of management rights based on traditional knowledge

Summary

Introduction

PENDAHULUAN Reproduksi Politik Hukum Negara: Penguasaan Pengelolaan SDA Aktivitas ekstraktif sumber daya hutan disektor perkebunan kelapa sawit (CPO) Kalimantan Tengah marak terjadi sejak diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah pada tahun 2009/2010 telah melahirkan 13 kabupaten dan 1 kota pemekaran. Bagi masyarakat tindakan perusahaan perkebunan itu dianggap tidak menghargai hak sosial ekonomi dan budaya masyarakat atas tanah, maka dalam aksi reklaiming tanah pun akhirnya didayagunakan melalui instrumen budaya yang dapat dikategorikan sebagai bentuk aksi infra politik perlawanan sublatern sosialdi pedesaan itu.

Results

Conclusion