Abstract
Based on the Decree of the Secretary of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 305/SEK/SK/VII/2018, the Supreme Court has chosen 17 District Courts, 6 State Administrative Courts and 9 Religious Courts as the Pilot Project Court for the e-court Application. On this basis, the sample of the court taken by the author is the District Court and Religious Court which is located in Tangerang Raya. The author will focus on the effectiveness and efficiency with regard to the role of the e-court system in the administrative system of the district and religious courts in Tangerang Raya. The large amount of time and files involved are considered far from the principles of fast, simple and low cost trial. It is hoped that time and cost efficiency problems can be resolved with E-court. To prove the test of the effective role of e-court in realizing fast, simple and low cost judiciary from the segmentation of district and religious courts in Tangerang Raya, the E-court system in state and religious courts in the Greater Tangerang area in segmentation creates efficiency in the case administration service process.
Highlights
Praktik penyelenggaraan peradilan yang efisien dengan asas sederhana, cepat dan baiaya ringan merupakan sebuah praktik dengan landasan asas yang bersifat universal
the sample of the court taken by the author is the
Religious Court which is located in Tangerang Raya
Summary
Metode penelitian yang diguakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis, atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang peraturan perundang- undangan, dan data primer yang diperoleh, pengamatan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pengertian kebijakan manajemen administrasi pengadilan yang berkaitan dengan pengelolaan perkara
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
