Abstract

Amid the diverse capacities of local governments in exercising their authority in the era of democracy and regional autonomy, local elites have emerged in the regions. The consequences of the emergence of local elites in the region then gave rise to obstacles in democracy, such as political dynasties as well as conflicts related to control of resources, while the rotational dimensions of power and the welfare of the community began to be marginalized. This can be seen from the strengthening of local strongmen and local bossism. This certainly makes the paradigm confusion associated with local elites and local conflicts that occur in the local post-democratic and regional autonomy regions. As it is known that when the regions have not implemented local autonomy and democracy, what happens is that local elites tend to derivate from national politics so that in the event of local conflict the resolution of the conflict can be more easily resolved. Therefore, it is necessary to return to reasoning to redefine the position of the local elite as a central representation as well as a representation of the local community. This research is qualitative using desk-research. The results show that with local democracy and regional autonomy the spread of political forces makes the formation of local elites that are formed today is centrifugal. DOI : https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1989

Highlights

  • Tulisan ini hendak memberikan gambaran mengenai elit lokal di daerah setelah adanya demokrasi lokal dan juga otonomi daerah.Permasalahan ini menarik untuk dikaji karena semakin terbukanya ruang perebutan antar aktor di tingkat daerah untuk menjadi elit daerah

  • Amid the diverse capacities of local governments in exercising their authority in the era of democracy and regional autonomy, local elites have emerged in the regions

  • The consequences of the emergence of local elites in the region gave rise to obstacles in democracy, such as political dynasties as well as conflicts related to control of resources, while the rotational dimensions of power and the welfare of the community began to be marginalized

Read more

Summary

Transisi penyelenggaraan pemerintahan setelah reformasi telah

Volume 3, Nomor 1, April 2018 mengubah dinamika politik lokal di daerah. Hal ini tidak terlepas dari dibukanya ruang bagi elit lokal untuk menunjukkan eksistensi dalam berkuasa di daerah. Kekhawatiran tersebut juga muncul terhadap penguasaan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimonopoli.Tentunya, hal tersebut tidak sesuai dengan semangat dari demokrasi lokal dan otonomi daerah.Demokrasi lokal dan otonomi daerah dimaksudkan memberikan kewenangan agar daerah dapat mengatur maupun mengurus dirinya sendiri, sehingga hal tersebut dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut. Perebutan ruang sebagai elit daerah kemudian menarik untuk dikaji.Oleh karena, terdapat beberapa hal ini tentunya membuat kesimpangsiuran paradigma terkait dengan elit lokal dan konflik lokal yang terjadi pada di daerah setelah adanya demokrasi lokal dan otonomi daerah.Sebagaimana diketahui bahwa saat daerah belum melaksanakan otonomi dan demokrasi lokal, maka yang terjadi adalah elit lokal cenderung derivasi dari politik nasional sehingga pada saat terjadi konflik lokal maka penyelesaian konflik dapat lebih mudah terselesaikan.Akan tetapi, hal tersebut tentunya tidak dapat digeneralisasikan mengingat terdapatnya keterbukaan ruang dan aktor sehingga kekuasaan dan konflik cenderung untuk tidak lagi terpusat

KAJIAN PUSTAKA
Struktur masyarakat
DAFTAR PUSTAKA
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.