Abstract

This legal research aims to review and analyze to the legality of the Special Mining Business Permit (known as IUPK) of PT. Freeport Indonesia (PT. FI). The research method uses a statute, conceptual and case approach. The legal material used in this research was obtained from the legislation, legal principles, legal concepts, and doctrines related to the legality of the Special Mining Business Permit (IUPK) of PT. Freeport Indonesia as a source of primary material as well as literature (including journals both national and international journals), articles, internet, and scientific papers, contains developments or actual issues regarding the law of certain fields as secondary legal material. The results of this study to explain that the Special Mining Business Permit (IUPK)of PT. FI is the result of an agreement made by the Indonesian government and PT. FI. The Special Mining Business Permit (known as IUPK) of PT. Freeport Indonesia (PT. FI) is contrary to the requirements and procedures established based on Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Resources (the Minning Law).

Highlights

  • Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Keabsahan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi PT

  • The legal material used in this reseacrh was obtained from the legislation

  • doctrines related to the legality of the Special Mining Business Permit

Read more

Summary

Journal Publicuho

ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 3 Number 2 (May-July), (2020) pp.[158 -176]. FI tidak bersedia mengubah KK menjadi IUPK dan keberatan dengan peningkatan nilai divestasi sebagaimana diatur dalam PP No 1/2017 dengan beralasan bahwa PT. Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, membangun fasilitas smelter dan divestasi saham hingga 51% sesuai dengan PP No 1/2017. FI mengubah KK menjadi IUPK Operasi Produksi, membangun fasilitas smelter dan divestasi saham hingga 51 %, dengan berpedoman pada UU No 4/2009 dan PP No 1/2017. Hasil perundingan tersebut adalah IUPK Operasi Produksi diterbitkan oleh pemerintah dengan masa berlaku selama 6 (enam) bulan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (Legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) yang menjadi pedoman bagi penulis untuk menganalisis, mengkaji dan memberikan jawaban terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu keabsahan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang diberikan kepada PT.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Prioritas dan lelang
Masa berlaku IUPK Operasi Produksi
Perpanjangan KK menjadi IUPK Operasi Produksi
Adanya IUPK Operasi
Jangka Sampai tercapai kesepakatan
DAFTAR PUSTAKA

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.