Abstract

Government agencies are required to continue to work and provide optimal and responsive public services to various issues and conditions. Preaching on social media can be a medium for government agencies to construct certain discourses, such as a responsive attitude to the current emergency situations. DGT as a government agency under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia responsible for managing the State Budget has a business continuity plan (BCP) that is responsive to various situations that occur. This article aims to find and explain the news construction process in the Facebook social media account of DJPb which shows the responsiveness of DJPb in the Covid-19 pandemic situation in Indonesia. This study uses Teun A. Van Dijk's discourse analysis (DA) method to find textual components (news schemes) of the news and texts on DJPb’s Facebook page. The results showed that there was a reputation and responsiveness construction process in the form of discourse produced in the news on DJPb's Facebook social media account during the Covid-19 pandemic situation in Indonesia. DJPb’s responsiveness is important and very necessary to ensure that public services related to disbursement of APBN such as employee salaries, BOS funds, UMi credit, etc. including APBN funds for handling in emergency situations such as the Covid-19 pandemic can continue to run well to support the implementation of government’s programs.

Highlights

  • ABSTRAK Instansi pemerintah dituntut tetap dapat bekerja dan memberikan pelayanan publik secara optimal dan responsif terhadap berbagai isu dan kondisi

  • The results showed that there was a reputation and responsiveness construction process in the form of discourse produced in the news on Directorate General of Treasury (DGT)’s Facebook social media account during the Covid-19 pandemic situation in Indonesia

  • Reputasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dalam hal pembayaran gaji ASN tepat waktu juga dikonstruksi melalui berita ini

Read more

Summary

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan berita tentang infeksi virus corona (Covid19) di Wuhan, Tiongkok. Pada situasi pandemi Covid-19 saat ini, instansi pemerintah dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mengonstruksi dan memelihara reputasi terutama yang berkaitan dengan birokrasi dan pelayanannya kepada publik. Dalam situasi krisis atau bencana nasional seperti ketika terjadi tsunami di Aceh tahun 2004, letusan gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia belakangan, serta pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini, pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan haruslah tetap berjalan, apalagi dalam hal pencairan APBN yang berdampak pada aspek ekonomi dan fiskal nasional. Laman media sosial tersebut juga menjadi sarana dan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kritik dan tanggapan atas layanan publik (pencairan dan pengelolaan APBN) yang diselenggarakan oleh DJPb. Melalui media sosial dapat diketahui bagaimana gambaran mengenai identitas, citra, dan reputasi organisasi pemerintah. Artikel ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi instansi pemerintah lainnya dalam hal penyiapan strategi Business Continuity Plan (BCP) yang responsif pada situasi-situasi darurat melalui penggunaan konstruksi wacana di laman media sosial

LANDASAN TEORI
Komunikasi Organisasi
Framing dan Priming
News as Discourse
METODOLOGI PENELITIAN
HASIL PENELITIAN
Aspek tekstual
Aspek kontekstual
Social change context
Economic change context
Politic change context
KESIMPULAN DAN SARAN
IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
24 Maret 25 Maret

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.