Konstruksi Pajak Lingkungan di Indonesia

Abstract

AbstractEnvironmental tax assessment as an environmental economic instrument is still rare. So far, environmental law studies have been limited to analyzes of administrative violations and criminal actions against the environment, which tend to be repressive. This action is also considered less effective to overcome environmental problems that increasingly apprehensive. Some research suggests, the application of environmental taxes can be used as a preventive measure against environmental damage. In 2006 Indonesia has planned the implementation of environmental taxes, but to date has not been implemented. This is due to differences of opinion due to the absence of a definite application concept. Therefore, there is a need for research on the construction of environmental taxes, based on the Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), which includes environmental economic instruments, one of them through the application of taxes. Based on this, environmental taxes should be designed as a source of fund management and addressing environmental issues for sustainable development. This is based on the important role of economic aspect in environmental management.AbstrakKajian pajak lingkungan sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup masih jarang dilakukan. Selama ini kajian hukum lingkungan terbatas pada analisis pelanggaran segi administratif maupun tindakan pidana terhadap lingkungan hidup, yang cenderung represif. Tindakan inipun dirasa kurang efektif untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan. Beberapa penelitian mengemukakan, penerapan pajak lingkungan dapat digunakan sebagai tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan hidup. Pada tahun 2006 Indonesia telah merencanakan penerapan pajak lingkungan, akan tetapi sampai saat ini belum diterapkan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat disebabkan belum adanya konsep penerapan yang pasti. Oleh karena itu perlu adanya penelitian mengenai konstruksi pajak lingkungan, didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mencantumkan adanya instrumen ekonomi lingkungan hidup, salah satunya melalui penerapan pajak. Berdasarkan hal tersebut pajak lingkungan harus didesain sebagai sumber dana pengelolaan dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal ini dilatar belakangi oleh peran penting aspek ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup.