Abstract

Broadcasting Act No. 32/2002 has transformed Radio Republik Indonesia (RRI) and Televisi Republik Indonesia (TVRI) from a state-owned-body to public-broadcasting-service. This research aimed to investigate the impacts experienced by those two organizations concerning their philosophies, role, functions, and its implementation on operational levels. Utilizing case studies in West Java and South Sulawesi (Makasar), it is found that broadcasting dynamics in both area are highly dynamic. On the level of normative, both are consistent enough. But on the level of empirical implementation, there were still many obstacles. Although institutional structure relatively proportional, this research found that local autonomy spirit is rarelyBroadcasting Act No. 32/2002 has transformed Radio Republik Indonesia (RRI) and Televisi Republik Indonesia (TVRI) from a state-owned-body to public-broadcasting-service. This research aimed to investigate the impacts experienced by those two organizations concerning their philosophies, role, functions, and its implementation on operational levels. Utilizing case studies in West Java and South Sulawesi (Makasar), it is found that broadcasting dynamics in both area are highly dynamic. On the level of normative, both are consistent enough. But on the level of empirical implementation, there were still many obstacles. Although institutional structure relatively proportional, this research found that local autonomy spirit is rarely

Highlights

  • Republik Indonesia (TVRI) from a state-owned-body to public-broadcasting-service

  • This research aimed to investigate the impacts experienced by those two organizations concerning their philosophies, role, functions, and its implementation on operational levels

  • Utilizing case studies in West Java and South Sulawesi (Makasar), it is found that broadcasting dynamics in both area are highly dynamic

Read more

Summary

Latar Belakang

Istilah radio atau televisi publik dikenal secara formal sejak tahun 2002 melalui Undang-Undang. Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Keberadaan media publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, semangatnya tidak untuk digunakan untuk kepentingan pejabat pemerintah, tapi, sekali lagi, harus mengabdi pada kepentingan masyarakat.Walaupun secara psikologis dan dalam sebuah alur sistem merupakan hal yang utopis; namun bukan berarti karakter radio dan TV publik seperti di atas tidak dapat direalisasikan. Permasalahan yang dihadapi oleh radio dan televisi publik, baik dalam konteks nasional, regional, maupun lokal, di antaranya sebagai berikut. Konsep arah, tujuan, peran, dan fungsi dalam sistem penyiaran di Indonesia masih tampak; terutama pada elit politik dan penguasa yang menggunakan media publik untuk menjalankan kepentingannya. (4) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan lembaga penyiaran publik?

Tujuan Pembahasan
Metode Penelitian
Perbedaan Filosofis Lembaga Penyiaran Pemerintah dan LPP
Perbedaan Lembaga Penyiaran Publik dan Komersial
Karakter Lembaga Penyiaran Publik
Peran-peran LPP
Temuan Penelitian dan Pembahasan
Kasus RRI Makasar
Kasus RRI Jawa Barat
Kasus TVRI Jawa Barat
Kasus TVRI Makasar
Simpulan dan Rekomendasi
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call