Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum

Cyndiarnis Cahyaning Putri,Abdul Rachmad Budiono

doi:10.17977/um019v4i1p29-36

Cyndiarnis Cahyaning Putri, Abdul Rachmad Budiono

Open Access

https://doi.org/10.17977/um019v4i1p29-36

Copy DOI

Abstract

This paper aims to reveal the conceptualization and opportunity of the concept of the cyber notary as one of the other notary authorities as stated in the explanation of Article 15 Section (3) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Position of Notary Public (UUJN). This paper is a normative study using the statute approach and conceptual approach. The concept of a cyber notary can be interpreted as a method for a notary in carrying out their duties and authorities by using electronic equipment (cyber), but their authority has limitations for the authority of certification of transactions conducted electronically. Opportunities for the concept of a cyber notary can be reviewed in the drafting of the results of the General Meeting of Shareholders based on Article 77 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and storage of the Notary protocol in electronic form. The application of cyber notary is still constrained by UUJN which has not yet opened up opportunities for deed making through electronic media.

Highlights

Abstrak: tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan konseptualisasi dan peluang konsep cyber notary sebagai salah satu kewenangan notaris lainnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
Abstract: this paper aims to reveal the conceptualization and opportunity of the concept of the cyber notary as one of the other notary authorities as stated in the explanation of Article 15 Section (3) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Position of Notary Public (UUJN)
The concept of a cyber notary can be interpreted as a method for a notary in carrying out their duties and authorities by using electronic equipment, but their authority has limitations for the authority of certification of transactions conducted electronically

Summary

KONSEPTUALISASI DAN PELUANG CYBER NOTARY DALAM HUKUM

Cyndiarnis Cahyaning Putri, Abdul Rachmad Budiono Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Abstrak: tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan konseptualisasi dan peluang konsep cyber notary sebagai salah satu kewenangan notaris lainnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Konsep cyber notary dapat dimaknai sebagai metode bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan menggunakan pranata elektronik (cyber), namun kewenangan tersebut berlaku limitatif terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Peluang konsep cyber notary dapat ditinjau dalam pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang didasari oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik. Penerapan cyber notary masih terkendala oleh UUJN yang belum membuka peluang terhadap pembuatan akta melalui media elektronik. Perkembangan teknologi ini juga berimplikasi dalam bidang kenotariatan, yang kemudian muncul sebuah gagasan mengenai cyber notary. Lantas peluang dan tantangan bagi Notaris pada era globalisasi ialah munculnya tuntutan bagi Notaris agar tidak hanya bekerja secara manual tetapi juga mampu memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi (Nurita, 2012:3)

Konsep cyber notary pertama kali

Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

DAFTAR RUJUKAN