Abstract
Post-Reform Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices involving executives, judiciary and legislatures continue to increase, as the State Budget (APBN) and the Regional Budget (APBD) sped up. One of the causes is the weakness of transparency of budget management. The regency government of Batang, Central Java in the era of Yoyok Riyo Sudibyo Regent (2012-2017) seeks to create local budget transparency by holding Budget Festival (FA) containing accountability report of APBD and development program of previous year. In addition to implementing e-Government, auctioning offices and establishing Public Service Quality Improvement Unit (UPKP2). This study uses qualitative methods, case studies and triangulation of data with the aim of: 1) Analyzing the communication policy process and communication policy making process FA 2) Assessing obstacles in the implementation of FA policy. Result of research: following the change of leadership, Regent of Batang period 2017-2022, Wihaji remove in the administration of the governance. However, Wihaji remains committed to implement transparent, accountable and participatory governance by strengthening e-Government and Smart City. Pemkab Batang is advised to continue the transparency program of APBD governance through the Budget Festival in accordance with the current condition. This gait is important to maintain a strong social interaction between bureaucrats and people in the digital age. As well as the identity and characteristics of the region in supporting the development of identity-based flagship areas to improve the competitiveness (city branding).
Highlights
Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pasca Reformasi melibatkan eksekutif, yudikatif dan legislatif terus meningkat, seiring melesatnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja
of the causes is the weakness of transparency of budget management
Wihaji remove in the administration of the governance
Summary
Dalam penelitian ini penulis membatasi transparansi pengelolaan keuangan daerah dari penggunaan. Peneliti membatasi festival sebagai ajang komunikasi untuk mewujudkan transparansi penggunaan anggaran dan rencana pembangunan kepada publik sebagai kegiatan rutin tahunan yang dilakukan Pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, maka Festival anggaran adalah ajang komunikasi untuk mewujudkan transparansi penggunaan keuangan daerah maupun rencana kerja yang berlaku untuk periode tertentu dalam bentuk uang, yang disampaikan kepada publik sebagai kegiatan rutin tahunan. Yoyok mengklaim upayanya untuk mendorong keterbukaan informasi publik akan penggunaan anggaran dan program pembangunan, bukan merupakan pencitraan tapi sebagai janjinya saat dilantik sebagai bupati untuk memberantas KKN. Jajaran Pemkab Batang sesuai instruksi Yoyok memamerkan laporan penggunaan APBD melalui sejumlah booth di ajang festival sesuai Undang-Undang (UU) No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Pemaparan penggunaan anggaran dan program pembangunan secara transparan di era Bupati Yoyok awalnya dilakukan dengan membagikan selebaran, brosur hingga rapat akbar tapi dinilai tidak efektif. 1.Mas yarakat mulai kritis terhada p pemban gunan yang tidak sesuai yang diumu mkan
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
