Abstract

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 mengamanatkan pengalihan tugas, fungsi, dan kewenangan juga diikuti dengan pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS), perlengkapan, pembiayaan, dan aset yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dan menjadi PNS, perlengkapan, pembiayaan, dan aset Badan Riset Inovasi Nasional. Penelitian ini membahas penggambaran komunikasi organisasi yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada pengalihan Pejabat Fungsional bidang Penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada komunikasi organisasi pada pengalihan Pejabat Fungsional bidang Penelitian dari Kementerian ESDM ke BRIN. Penelitian mengungkapkan komunikasi organisasi Kementerian ESDM dalam Pengalihan Pejabat Fungsional bidang Penelitian sudah dilakukan. Hal ini terlihat dari komunikasi organisasi untuk menyampaikan pandangan, pikiran, dan gagasan dalam Pengalihan Pejabat Fungsional bidang Penelitian menggunakan sarana pertanyaan dan jawaban yang efektif, sehingga memudahkan saat dialog dan sosialisasi. Komunikasi organisasi untuk membagikan informasi dilakukan melalui arahan Sekretaris Jenderal, pertemuan Bersama instansi terkait, dan Focus Group Discussion. Pada komunikasi organisasi untuk menjelaskan perasaan dan emosi, terlihat dengan mendengarkan perasaan dan emosi Pejabat Fungsional bidang Penelitian, termasuk membuka komunikasi untuk mendengarkan keluhan-keluhan. Komunikasi organisasi sebagai bentuk koordinasi dalam pengalihan Pejabat Fungsional bidang Penelitian, terlihat terstruktur, dua arah, dan sangat dinamis.

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.