Abstract
Bangka Belitung Islands is a province that was born in the era of regional autonomy. This province is demanded to be able to manage finances well to achieve regional independence. This paper aims to analyze the degree of independence, degree of dependency, and degree of fiscal decentralization of the Bangka Belitung Islands Province. The data used is the realization data of the Bangka Belitung Islands Province Regional Budget for the 2016-2018 fiscal year. This study uses a quantitative descriptive analysis method based on local government financial ratios in the form of independence ratios, dependency ratios, and fiscal decentralization ratios. The results showed that from the aspect of independence, the financial capability of the Bangka Belitung Islands Province was in the low category (46.09-49.83 percent) with a consultative relationship pattern. Based on the degree of regional dependency in the very high category (61.05-68.41 percent), whereas in terms of the degree of fiscal decentralization, the financial capability of the Bangka Belitung Islands Province is in the moderate-sufficient category (29.47-33.26 percent)
Highlights
ABSTRAK Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang lahir di era otonomi daerah
Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah yang merupakan subsistem pemerintahan negara dituntut untuk mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat
Analisis kemampuan keuangan daerah dan trend pada pemerintah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2004-2013
Summary
Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang lahir di era otonomi daerah. Provinsi ini dituntut untuk mampu mengelola keuangan dengan baik dalam rangka mencapai kemandirian daerah. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah yang merupakan subsistem pemerintahan negara dituntut untuk mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai suatu daerah otonomi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dituntut untuk mampu mengelola semua sumber daya yang ada secara optimal, termasuk pengelolaan sumber daya keuangan secara mandiri. Oleh karena itu suatu daerah provinsi maupun kabupaten/kota dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan PAD. Dengan jumlah PAD yang sangat terbatas, sementara untuk membiayai berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan dana yang besar, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber dana lain di luar PAD. Menjadi menarik untuk dilakukan kajian bagaimana kinerja keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian, derajat ketergantungan, dan derajat desentralisasi fiskal
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
