Abstract

Environmental quality has been threaten the survival decreased humans and other living things, as well as increasing global warming resulting in climate change and this will exacerbate environmental degradation. It is necessary for the protection and environmental management seriously and consistently by all stakeholders. Preventive measures in order to control environmental impacts need to be implemented by utilizing the most of supervision instruments. In carrying out supervision and monitoring of environmental quality in the area, the Government of Indonesia has a Regional Environmental Officer Supervisor (PPLHD). The formulation of the problem in this thesis is how the role PPLHD, the extent of the responsibilities and constraints faced PPLHD in Environmental Protection and Management in North Sumatra. In doing his research, the authors use a method that describes the normative legal principles in environmental monitoring in region conducted by the Regional Environmental Officer Supervisor. From this research can be concluded that the role PPLH/PPLHD still can not be said to run optimally and in principle, very big responsibility PPLH/PPLHD, besides that there are still many constraints faced by the Regional Environmental Supervision Officer in carrying out tasks tasks and functions. The authors suggested that the role should PPLH/PPLHD maximally activated following the laws and regulations applicable environmental by putting his position in a proportional system of local bureaucracy and the constraints that exist must be addressed both internally and externally

Highlights

  • Abstrak Kualitas lingkungan telah mengancam kelangsungan hidup menurun manusia dan makhluk hidup lainnya, serta meningkatkan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim dan ini akan memperburuk degradasi lingkungan

  • well as increasing global warming resulting in climate change

  • It is necessary for the protection

Read more

Summary

Arisandy Mursalin

Abstract : Environmental quality has been threaten the survival decreased humans and other living things, as well as increasing global warming resulting in climate change and this will exacerbate environmental degradation. Dari ketentuan ini sangat jelas terlihat adanya ketidakjelasan aturan hukum (vage norm) dalam UU PPLH, terutama Pasal 74 ayat (2) berkaitan dengan kedudukan PPLH di pusat atau daerah dalam melaksanakan kewenangannya melakukan upaya penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup untuk berkoordinasi dengan Pejabat PPNS. Kemudian berkaitan dengan dasar hukum mengenai kedudukan dan bentuk kewenangan yang dimiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan upaya penegakkan hukum lingkungan hidup di bidang pertambangan, secara khusus ditaur dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang menegaskan bahwa pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas

Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup Dan Penyidik
Dalam Upaya Penegakkan Hukum
Lingkungan Hidup juga dapat terlihat dengan diberikannya kewenangan pada Pejabat
Lingkungan Hidup
Koordinasi Kewenangan PPLH Dengan Pihak Pemerintah Daerah Dan PPNS
Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan
Bidang Pertambangan
Koordinasi Kewenangan PPLH dengan Pihak Pemerintah Daerah dan Penyidik
Perusakan Lingkungan Hidup maupun dalam
Lingkungan dan Kebiasanaan

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.