Abstract
The authority of the Constitutional Court to adjudicate and decide upon the opinion of the House of Representatives that the President and/or vice president has violated the law of treason to the state, corruption, bribery, other felonies, or moral turpitude, and/or that the President and /or Vice President no longer meets the conditions as President and/or Vice President are normative efforts to avoid a repeat of dismisal that are soley based on slander and suspicion which are only to satisfy the political interests of political elites. Key words : The authority of the Constitutional Court, Impeachment
Highlights
Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Representatives that the President and/or vice president has violated the law of treason to the state
Vice President no longer meets the conditions as President
Summary
1945, memang secara historis dapat “dimaklumi” sebagai salah satu kelemahan UUD 1945 tersebut. Karena sebagaimana diketahui, proses “kelahiran” UUD tersebut diliputi dalam suasana politik yang tidak kondusif sebagai akibat penjajahan, oleh karena itu dilihat dari suasana kebatinan ketika. UUD 1945 disahkan sangat diwarnai oleh keinginan para pendiri negara untuk secara cepat memiliki sebuah UUD sebagai salah satu “pegangan” atau guidence dalam menyelenggarakan sistem ketatanegaraan yang baru diproklamirkan sehai sebelumnya, yakni tanggal. 1945 yang intinya dia menyatakan bahwa UUD ini adalah UUD ini adalah UUD kilat yang akan disempurnakan pada saat yang akan datang, jika benar-benar kondisi bangsa dan negara sudah kondusif, atau dalam kondisi benar-benar sudah dalam keadaan “bernegara”, karena sifat kesementaraan tersebut, maka pelaksanaan. Keberadaan UUD 1945 sebelum diamandemen yang selama ini disakralkan, dan tidak boleh diubah kini telah mengalami beberapa perubahan. Dengan demikian perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa.[1]
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
