Ketahanan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta

Abstract

Keterwakilan Perempuan dalam pemerintahan dinilai mampu mencerminkan ketahanan Demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan demokrasi di DKI Jakarta dengan melihat keterwakilan perempuan dalam jajaran legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta. Metode dalam penelitian pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan studi kasus pada keterwakilan perempuan dalam jajaran legislatif DPRD DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik di DPRD DKI Jakarta pada tahun 2009, 2014, dan 2019 masih belum sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu di mana dinyatakan bahwa peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Pada tahun 2009, dari total 94 kursi, hanya 22 kursi (23,40%) yang ditempati oleh perempuan, sedangkan sisanya oleh laki-laki. Kemudian, pada tahun 2014, jumlah kursi perempuan sedikit berkurang menjadi 19 kursi (17,92%), sementara pada tahun 2019, terjadi peningkatan menjadi 23 kursi (21,70%). Ketidaksesuaian keterwakilan perempuan dalam kursi politik dapat menyebabkan kekhawatiran terhadap ketahanan demokrasi yang dimiliki Indonesia. Ketika keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik terlalu rendah, maka akan muncul indikasi ketidakseimbangan dalam representasi politik dan mengurangi pluralitas suara dalam proses pembuatan kebijakan. Ketidaksetaraan tersebut berpotensi mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi yang telah ditanamkan di Indonesia. Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah representasi yang inklusif dan partisipatif, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk ikut serta dalam proses politik dan pembuatan keputusan.