Abstract
Sumbawa District is one of the districts that have a violent figure against the highest children in West Nusa Tenggara province. Based on the P2TP2A data of Sumbawa Regency, the number of cases of violence against children in 2017 amounted to 55 cases and there was an increase in the number of cases of child violence in 2018 IE 66 cases. This is not in line with the policy of the local government of Sumbawa district to create a child-worthy district (KLA). This research aims to identify institutional strengthening and implementation of child rights fulfillment in Sumbawa district. The research method used is participatory action research involving regional device organization (OPD) which has duties and functions in fulfilling children's rights. The result of this action research is that the implementation of child rights can not be done completely by the local government, this is due to institutional capacity has not been adequate because of the weak coordination between OPD and the unavailability of action plans Area (RAD).
Highlights
Social HumanioraKESIAPAN KABUPATEN SUMBAWA MENJADI KABUPATEN LAYAK ANAK (Ditinjau dari Aspek Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Pemenuhan Hak Anak).
Hal ini tidak sejalan dengan ditetapkannya kebijakan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penguatan kelembagaan dan implementasi pemenuhan hak anak di kabupaten Sumbawa.
Summary
KESIAPAN KABUPATEN SUMBAWA MENJADI KABUPATEN LAYAK ANAK (Ditinjau dari Aspek Penguatan Kelembagaan dan Implementasi Pemenuhan Hak Anak). Hal ini tidak sejalan dengan ditetapkannya kebijakan pemerintah daerah kabupaten Sumbawa untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penguatan kelembagaan dan implementasi pemenuhan hak anak di kabupaten Sumbawa. Dalam rangka mempercepat implementasi KHA, pemerintah melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Konsep KLA ini menekankan pembangungan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota. Maka penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi penguatan kelembagaan dan implementasi pemenuhan hak anak di Kabupaten Sumbawa
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
