Abstract
Penyediaan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan di Indonesia masih terhalang oleh keterbatasan biaya. Oleh karena itu, pemerintah dapat melibatkan pihak swasta dalam hal penyediaan dana. Keterlibatan pihak lain untuk mencapai tujuan suatu negara dikenal dengan konsep good governance. Salah satu upaya pelibatan pihak lain (swasta) dikenal dengan istilah Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS). Pada penelitian ini lokus yang dipilih adalah Bandara Radin Inten II Lampung Selatan. Lokus ini dipilih karena posisi bandara yang strategis dan potensi penumpang yang dimiliki tidak berbanding lurus dengan upaya pembangunan infrastruktur. Tujuan dilaksanakannya penelitian adalah mengetahui urutan prioritas bentuk Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dalam upaya pengembangan sisi udara Bandara Radin Inten II Lampung Selatan dan faktor yang paling berpengaruh dalam bentuk KPS tersebut. Metode pada penelitian ini adalah studi deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data berupa AHP (Analitycal Hierarchy Process). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk yang paling menguntungkan untuk pengembangan sisi udara Bandara Radin Inten II Lampung Selatan adalah Built Transfer (BT) dibandingkan Built-Operate-Transfer (BOT) dan Built-Transfer-Operate (BTO). Bentuk Built Transfer (BT) terpilih berdasarkan kriteria ekonomi (sukriteria : modal), kriteria risiko (subkriteria : aturan hukum), dan kriteria pasar (subkriteria : demand). Dari beberapa kriteria yang dipilih, kriteria ekonomi berupa modal merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pemilihan bentuk KPS.
Highlights
Infrastructure availability is one of development priority in developed countries as well as developing countries, including Indonesia
budget limitations become a major problem faced by government
This research has a purpose to understanding priority sequence of Public-Private Partnership form
Summary
Istilah governance pertama kali dipergunakan pada abad ke-14 di Perancis. Pada waktu itu, istilah governance diartikan sebagai seat of government (kursi pemerintahan). Governance diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengatasi urusan-urusan bangsa. Sinergitas antara beberapa pihak ini menjadi hal yang penting untuk menghasilkan output melalui mekanisme pasar yang ekonomis (Sedarmayanti, 2009:280). Didefinisikan sebagai kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (swasta) dalam penyediaan infrastruktur. Pemerintah Swasta adalah keterkaitan/sinergi yang berkelanjutan (kontrak kerja sama jangka panjang) dalam pembangunan proyek untuk meningkatkan pelayanan umum (pelayanan publik), antara :Pemerintah atau pemerintah daerah selaku regulator;Perbankan/konsorsium selaku penyandang dana; danPihak. Built-Operate-Transfer (BOT) adalah pemanfaatan tanah/bangunan milik pemerintah oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai/menyediakan, menambah sarana lain dan mendayagunakannya selama dalam waktu tertentu untuk kemudian menyerahkan kembali tanah dan bangunan/sarana lain kepada pemerintah.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
