Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya

Putu Bellania Ariawan

doi:10.24843/ac.2018.v03.i02.p09

Abstract

A notary is permitted to have a position in only one city / regency, but in relation to his office, the authority he has is in all provinces of the city / regency. In relation to the notary's office area, there is still legal uncertainty and obscurity in the legal norms contained in the provisions of Article 63 paragraph (4) of the UUJN and its implementing regulations, namely Article 7 and 8 of the Republic of Indonesia Law and Human Rights Minister's Regulation Number 27 of 2016 concerning Position Formation Notary and Determination of the Category of Regions related to the formation of the position area for the appointment of the first Notary who also acts as the recipient of the Notary protocol which ends his term. This research is a normative legal research, with a legislative approach, using primary and secondary legal materials that are carried out through literature review techniques, then analyzed using description and interpretation techniques. The results showed that, there was still a vague norm by not explaining whether the notary who was first appointed and at the same time appointed as the protocol holder of the notary who had ended his term of office could automatically enter the retired notary working area. When referring to Article 8 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 27 of 2016 concerning Formation of Notary Position and Determination of Regional Categories, then the notary who is first appointed can only be domiciled in the specified regional category.

Highlights

Seorang notaris diperbolehkan untuk memiliki kedudukan hanya di satu wilayah kota/kabupaten saja, namun terkait dengan wilayah jabatannya kewenangan yang dimiliki adalah di seluruh wilayah propinsi dari wilayah kota/kabupaten kedudukannya
The results showed that, there was still a vague norm by not explaining whether the notary who was first appointed and at the same time appointed as the protocol holder of the notary who had ended his term of office could automatically enter the retired notary working area
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah

Summary

Pendahuluan

Keberadaan profesi notaris yang secara fungsional berperan dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini tetap masih terasa disegani. Belum ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai notaris yang diangkat pertama kali sebagai pemegang protokol dari notaris yang berakhir masa kerjanya apakah dapat langsung menempati wilayah jabatan notaris pemberi protokol atau harus tetap mengikuti aturan dalam UUJN dan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah. Beranjak dari kekaburan norma hukum yang terdapat didalam ketentuan Pasal 63 ayat (4) UUJN serta peraturan pelaksananya yakni Pasal 7 dan 8 Permenkumham diatas terkait dengan formasi wilayah jabatan pengangkatan Notaris pertama kali yang juga bertindak sebagai penerima protokol Notaris yang berakhir masa jabatannya yang ditunjuk Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah, menarik bagi penulis untuk mangangkat penelitian tentang “Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya”. Formasi wilayah jabatan notaris yang diangkat pertama kali dan ditunjuk sebagai penerima protokol

Metode Penelitian

Hasil Dan Pembahasan

Kesimpulan