KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT (Studi Kasus di Kasepuhan Pasir Eurih, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten)

Rushestiana Pratiwi,Messalina L Salampessy,Tb Unu Nitibaskara

doi:10.29303/jbl.v2i1.131

Abstract

Indigenous peoples have a down-to-down knowledge of how to preserve and utilize existing forest resources. The role of indigenous peoples in the management of indigenous forest resources is essential in maintaining the viability of forest functions. For this reason this study aims to describe and explain the potential of community institutions in the management of customary forests in Kasepuhan Pasir Eurih Sindanglaya Village. The research method is case study where data is collected through interview and observation. Data analysis is done by using Situation framework approach - Structure - behavior - performance. The results show that the use of customary forest is considered open access where everybody is free to exploit the natural resources in it. Behavior shows the presence of stakeholders affecting customary forest management activities. Community performance in customary forest management shows that customary forests strongly support the welfare of indigenous peoples.

Highlights

Indigenous peoples have a down-to-down knowledge of how to preserve and utilize existing forest resources
For this reason this study aims to describe and explain the potential of community institutions in the management of customary forests in Kasepuhan Pasir Eurih Sindanglaya Village
The results show that the use of customary forest is considered open access where everybody is free to exploit the natural resources in it

Summary

HASIL dan PEMBAHASAN

Menurut Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2017 bahwa Kabupaten Lebak dengan luas wilayah sebesar 304.472,00 Ha. C. Perilaku dalam Pengelolaan Hutan Adat Gunung Bongkok Perilaku para pihak terhadap pemanfaaatan berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup, secara legal formal masyarakat adat tidak memiliki kekuatan penuh untuk mengakses sumber daya dikarenakan kepemilikan lahan yang sempit dan terhimpit oleh larangan serta kebijakan dari taman nasional. E. Potensi keterlibatan masyarakat lokal sebagai Alternatif Pengelolaan Hutan Adat Gunung Bongkok Dalam perspektif kelembagaan, perlu dikaji aturan main baik formal maupun informal yang mengatur peran, wewenang, serta koordinasi antar pemangku kepentingan terkait pemanfaatan sumber daya di Hutan Adat Gunung Bongkok. Struktur potensi kelembagaan dari Desa Sindanglaya menggambarkan bahwa adanya keterlibatan pemangku kepentingan adalam pengelolaan hutan adat yaitu Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Banten Kidul dan EPISTEMA Institute namun kesepakatan-kesepakatan dalam mengelola hutan sulit dibuat dalam suatu wadah organisasi yang tepat. Diperlukan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan membangun kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang terkait

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR PUSTAKA