Abstract
<p><em>The Act No. 16 year 1964 on Fisheries harvest-sharing regulated the policy of harvest-sharing on fisheries products in order to improve the welfare of the fishermen. However, the regulation seems to not running well, especially in Muncar District Banyuwangi Regency, where the fishermen were not familiar with the regulation and had their own customs on fisheries harvest-sharing which come across generations. This writing was applying the empirical legal study. The instruments were structured field interview towards fishermen, boat owner, and local government officials, which supported by literature review. Analysis was carried out by interactive model. This study found that the national regulation was unrecognized among the local fishermen and the harvest-sharing policy was based on their local customs. The harvest- sharing policy mostly was determined by the boat owner without former agreement. Therefore, the local government should supervise the application of the national regulation on harvest-sharing policy in order to improve the welfare status of the local fishermen. In addition, the ultimate social justice for the community will then be achieved.</em><em></em></p>
Highlights
Kebijakan pembagian bagi hasil perikanan tangkap diatur oleh hukum positif Indonesia yaitu UU No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
This study found that the national regulation was unrecognized among the local fishermen and the harvest-sharing policy was based on their local customs
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan
Summary
Salah satu unsur Negara yang penting adalah wilayah. Kekhasan wilayah Indonesia ini dapat dilihat komposisinya yang terdiri dari daratan, perLautan/lautan dan tanah yang ada di bawahnya dan ruang udara di atas Indonesia. Undang-Undang No.[32] Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) menyatakan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya wilayah laut paling jauh 12 mil untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten atau kota. Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya wilayah laut maka begitu juga peran pemerintah kabupaten Banyuwangi yang mempunyai peran dalam pengelolaan potensi laut. Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur sebagian wilayahnya berbatasan dengan Selat Bali dan Lautan Hindia memiliki garis pantai sepanjang [175,8] Km dan memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah laut maksimal sepanjang 4 (empat) mil laut yang memiliki potensi perikanan sangat besar. Potensi yang demikian ini memberi berkah kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir untuk mengais rejeki dari sumber daya laut dengan menggantungkan kehidupannya melakukan penangkapan ikan.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
