Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi dan Orientasi dalam Perspektif Hukum Inklusif

Abstract

<p><em>This research aims to analyze the legal position of digital memorandums of understanding (MOU)</em><em> </em><em>viewed from an inclusive legal perspective</em><em>. The inclusive legal perspective is the basis of this research because it emphasizes equality and legal protection for the parties who formulate a MoU. </em><em>The urgency of this research is to analyze the position and classify digital </em><em>MoU</em><em> </em><em>considering that in the era of digitalization, various legal documents are created in digital form, which can cause problems regarding their position and validity. This research is normative legal research by prioritizing conceptual and statutory approaches. The results of this research are that digital </em><em>MoU</em><em> </em><em>can comply with the provisions in Articles 1320 and 1338 of the Civil Code and the ITE Law. An inclusive legal perspective on digital </em><em>MoU</em><em> </em><em>is the acceptance of informatics and computer science as sources that influence the substance and formation of rules. Legal innovation can be seen from the creation of digital </em><em>MoU</em><em> </em><em>where everyone is free to enter into any agreement. , in the use of digital </em><em>MoU</em><em> you need to pay attention to religious and social values, the formation of digital </em><em>MoU </em><em>rules is also influenced by the era of globalization and international regulations regarding electronic contracts, and digital MoU</em><em> </em><em>have easy access. by anyone, not limited to place.</em></p><p> </p><p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan<em> </em>hukum<em> memorandum of understanding </em>(MoU)<em> </em>digital ditinjau dari perpsektif hukum inklusif. Perspektif hukum inklusif menjadi basis penelitian ini karena menekankan adanya kesetaraan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang merumuskan MoU Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan mengklasifikasi MoU digital mengingat di era digitalisasi berbagai dokumen hukum dibuat dalam bentuk digital sehingga dapat menimbulkan problematika terkait kedudukan dan keabsahannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah MoU digital dapat tunduk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata dan UU ITE. Perspektif hukum inklusif terhadap MoU digital adalah penerimaan ilmu informatika dan ilmu komputer sebagai sumber yang mempengaruhi substansi dan pembentukan aturan, inovasi hukum dapat dilihat dari pembuatan MoU digital digital yang mana setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, dalam pemanfaatan MoU digital digital perlu memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial, pembentukan aturan MoU digital digital juga dipengaruhi oleh era globalisasi dan peraturan internasional mengenai kontrak elektronik, dan MoU digital memiliki akses yang mudah dilakukan oleh siapa saja tidak terbatas pada tempat.</p><p><strong>K</strong><strong>ata kunci</strong><strong>: </strong>Hukum Inklusif; Kedudukan Hukum;<em> Memorandum of Understanding (</em>MoU<em>) Digital</em></p><p><em> </em></p><p align="center"><strong><em> </em></strong></p><p><em> </em></p>