Kebijakan Desentralisasi dan Disparitas Pendidikan Lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstract

Secara paradoks kebijakan desentralisasi dapat meningkatkan partisipasi, dan efektivitas layanan pendidikan, akan tetapi dalam konteks kebijakan publik ternyata juga dapat menyebabkan disparitas pendidikan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan disparitas pendidikan dalam perspektif kebijakan desentralisasi sebagai bagian dari masalah publik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interaktif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dan dianalisis dengan menggunakan analisis data spradley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di daerah ternyata tidak menciptakan keseimbangan melainkan membuka ruang terjadinya disparitas pendidikan di masyarakat, melalui pola kebijakan pendekatan spasial dan pendekatan struktural. Dinamika proses kebijakan pendidikan tercermin pada kontestasi elit struktural dan elit politik yang cenderung mengganggu efisiensi, efektivitas dan profesionalisme pengelolaan pendidikan. Pemerintah daerah sering kali terjebak pada kepentingan politik dan senantiasa menempatkan “elite capture” dalam pengambilan keputusan. Sehingga membatasi ruang gerak partisipasi masyarakat dan membuka ruang disparitas pendidikan antara daerah sentra dan daerah pinggiran.