KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA ANTARA WARGA NEGARA ASING TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA

Fatma Ulfatun Najicha,Oriza Imanda Pratama Ismi Putri

doi:10.31933/unesrev.v4i2.222

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions in the regulations regarding the nominee agreement and the form of sanctions given to the notary making the nominee agreement deed that is contrary to the UUPA. This type of research is normative juridical and the approach method used is the statutory approach. The results of this study are that the nominee agreement between foreign citizen and Indonesian citizen does not meet the objective requirements for the validity of the agreement, because it does not contain a lawful cause. This is because this agreement was made to do things that are prohibited by law. Foreign nationals do not have ownership rights to land in Indonesia, but only have usufructuary rights to land. This has been regulated in Article 42 of the UUPA. In relation to the notary making the deed of the nominee agreement which is contrary to the UUPA, then administratively, the notary has violated article 16 paragraph (1) letter d of the UUJN, so that it can be subject to sanctions in the form of verbal warning, written warning, temporary dismissal, respectful dismissal, or dishonorable dismissal.

Highlights

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum dalam peraturan-peraturan mengenai perjanjian pinjam nama dan bentuk sanksi yang diberikan kepada notaris pembuat akta perjanjian pinjam nama yang bertentangan dengan UUPA
This study aims to analyze the legal provisions in the regulations regarding the nominee agreement and the form of sanctions given to the notary making the nominee agreement deed that is contrary to the UUPA
The results of this study are that the nominee agreement between foreign citizen and Indonesian citizen does not meet the objective requirements for the validity of the agreement, because it does not contain a lawful cause

Summary

Introduction

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana ketentuan hukum yang ada didalam peraturan-peraturan mengenai perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap warga negara Indonesia untuk membeli sebidang tanah di Indonesia?; Kedua, bagaimana bentuk sanksi yang diberikan kepada seorang notaris pembuat akta perjanjian pinjam nama yang bertentangan dengan UUPA?. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh hukum agraria yaitu asas nasionalitas atau asas kebangsaan yang menyatakan bahwa warga negara asing tidak diizinkan memiliki tanah di Indonesia, Serta, hal ini telah diatur didalam Pasal 21 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik.

Objectives

Results

Conclusion