Abstract

Kapabilitas kelembagaan menjadi sebuah tolok ukur pemahaman dan kemampuan yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kapabilitas kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan Bencana belum menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya keuangan yang masih minim dimana pagu anggaran dalam penanggulangan bencana daerah belum memenuhi angka 1 persen, padahal menurut Undang-Undang mewajibkan minimal 1 persen dari APBD, sehingga menyebabkan keterpaduan dan koordinasi kelembagaan tidak efektif, demikian upaya kolektif untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana juga tidak maksimal. Selain itu rendahnya Indeks ketahanan bencana Kabupaten Bima dimana masih berada pada level 3 berdasarkan indikator Hyogo Frameworks for Actions (HFA). Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bima telah melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana, namun dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis karena disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis serta lemahnya daya dukung anggaran. Selain itu, data tingkat kesiapsiagaan dan kapasitas Daerah Kabupaten Bima dalam menghadapi berbagai jenis bencana berada pada level rendah dan sangat berisiko. Untuk itu, menjadi sangat penting pelibatan seluruh SKPD untuk pengarusutamaan penanggulangan bencana dalam setiap kebijakan di daerah. Juga pelibatan peneliti, NGO, dunia usaha, serta peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagai upaya merubah paradigma penanggulangan bencana di Kabupaten Bima. Selain itu perlunya penerapan mekanisme penanggulangan bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan risiko bencana

Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call