Abstract

Corruption has become one of the most extraordinary phenomena that occur in various democratic countries, including in Indonesia, so that it makes Indonesia ranked 96th in the world as one of the most corrupt countries, and the most dominated by legislative institutions whose members are elected through electoral system. The purpose of this study is to analyze the relationship and corruption factors of the Central Tapanuli legislature by using qualitative research methods with a type of descriptive analysis research and using electoral system theory, legislative corruption and types of political corruption. The results in this study that general election focused on people (people centered) makes political costs very expensive, also makes the attitude of patron-client between the regional head and members of the legislature, and raises a practical political attitude in society and the politicians of Central Tapanuli

Highlights

  • Corruption has become one of the most extraordinary phenomena that occur in various democratic countries, including in Indonesia, so that it makes Indonesia ranked 96th in the world as one of the most corrupt countries, and the most dominated by legislative institutions whose members are elected through electoral system

  • Fenomena korupsi di Indonesia telah banyak terjadi dan aktor-aktornya sangat banyak dari berbagai kalangan termasuk didalamnya anggota legislatif, eksekutif serta yudikatif seperti yang termuat dalam jurnal yang oleh Nur Atnan, dituliskan bahwasannya modus korupsi banyak dilakukan melalui mark up belanja, menjadi broker proyek, memanipulasi putusan atau sengketa di pengadilan, menerima suap, hingga manipulasi perjalanan dinas dan kebanyakan persoalan korupsi terlahir dari daerah hal tersebut karena pemilihan lokal untuk kepala daerah dan anggota dewan di daearh membawa tantangan lain ke kontrol korupsi di negara ini

  • Noreen Hertz yang antara lain mengatakan: orang yang sudah mapan secara finansial, agar. People see their governments as unable to ketika berkampanye tidak memikirkan untuk deliver what their promise, obsessed with mengembalikan modal (Wawancara dengan unimport is with unimportant issues and Awaluddin Rao)

Read more

Summary

Seperti halnya dengan yang diungkapkan oleh Direktur Prajna

Research Indonesia Sofyan Herbowo yang menyampaikan bahwasannya biaya untuk merek politik memang tidak sedikit, sehingga semakin rendah popularitas seseorang, maka biaya untuk membuat merek politik akan semakin mahal. Hal terebut juga dianggap sebagai indikoator murah atau mahalnya modal untuk maju sebagai calon legislatif (caleg) adalah juga tingkat literasi media. Adapun perinciannya sebagai berikut: Dana yang diperlukan untuk menjadi anggota DPR RI sebanyak Rp 1 miliar-RP 2 miliar sedangkan untuk menjadi anggota DPRD tingkat provinsi sebesar : Rp 500 juta-Rp 1 miliar dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota : Rp 250 juta-Rp 300 juta

Tax Office
HASIL DAN PEMBAHASAN Kaitan Sistem Pemilu dan Korupsi Anggota Legislatif
Dalam kaitan sistem pemilu dan korupsi
DAFTAR PUSTAKA
Transparancy International Cause Corruption in Indonesia diunduh di
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.