Abstract
The religious court judges interpretation of the child outside the marriage after the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 on the review of Act 1 of 1974 in the Religious Navan and How the legal consequences of the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 on the review of Act No. 1 In 1974 in the Religious Purwokerto. This research method approach using Method approach taken in this study is a combination of socio-juridical field that uses primary data and secondary data from interviews with informants. Legal consequences of the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 on the testing of Law No. 1 In 1974 the Religious Court of Navan, which is stated in the decision of the Decision No. 1306 / Pdt.G / 2012 / PA.Pwt, that the reason behind the law to assert that illegitimate children were entitled to legal protection. The panel of judges to interpret the law or the interpretation of such cases and legal considerations have encouraged the necessity of providing protection and legal certainty to the status of a child born and the rights available to it, including against children born even though the validity of marriage is still disputed. Keywords: child outside marriage, interpretation and legal consequences.
Highlights
The religious court judges interpretation of the child outside the marriage after the Constitutional Court Decision No 46 / PUU-VIII / 2010 on the review of Act 1 of 1974 in the Religious Navan and How the legal consequences of the Constitutional Court Decision No 46 / PUU-VIII / 2010 on the review of Act No 1 In 1974 in the Religious Purwokerto
This research method approach using Method approach taken in this study is a combination of socio-juridical field
which is stated in the decision of the Decision No. 1306
Summary
Bahwa intepretasi hakim pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim Pengadilan Agama Purwokerto mempunyai pandangan tersendiri pasca putusan MK tersebut. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, anak di luar kawin sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Proses pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan sirri dapat dilakukan dengan “pengakuan sukarela” dan “pengakuan paksaan” dari laki-laki yang menjadi ayahnya. Proses pengakuan anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri yang menimbulkan sengketa maka harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan. Majelis Hakim melakukan intepretasi ataupun penafsiran hukum dalam kasus tersebut dan mempunyai pertimbangan hukum yang mendorong adanya keharusan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
