Abstract
This study aimed to analyze the application of the registration of communal land rights of indigenous and tribal peoples in the Pakraman Bungbungan Traditional Village, Jembrana Regency, as well as to explore issues that hampered registration of communal land rights and efforts made by the government to overcome these obstacles. The study method used an empirical legal study with a sociological juridical approach. From the study results, it was known that the registration of communal land rights in the Desa Adat Pakraman Bungbungan, Jembrana Regency, Bali Province was implemented through the Government’s Strategic Program, namely the Complete Systematic Land Registration 2019. There were several obstacles experienced, one of them being the community’s ignorance of the communal land registration process. The effort made by officials of the Jembrana District Land Office was to disseminate information to indigenous peoples regarding the way to register communal land.
Highlights
PENDAHULUAN Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, budaya dan bahasa yang menjadi kekuatan tersendiri dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, untuk kelestarian kekayaan atas keragaman tersebut, setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus memperhatikan hukum yang berlaku
this study aimed to analyze the application of the registration of communal land rights
explore issues that hampered registration of communal land rights and efforts made by the government to overcome these obstacles
Summary
Negara telah merespon penguasaan tanah adat oleh masyarakat adat yang selama ini masih ada dan diakui keberadaannya dengan diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu maka lahirlah satu jenis sertifikat baru yang disebut dengan sertifikat hak komunal. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang berjudul "Implementasi Pendaftaran Hak atas Tanah Komunal Di Desa Pakraman Bungbungan, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Penting untuk dilihat lebih jauh tentang penerapan pendaftaran hak atas tanah komunal masyarakat hukum adat di Desa Adat Pakraman Bungbungan Kabupaten Jembrana, serta menelusuri hal-hal yang menghambat pendaftaran hak atas tanah komunal dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callMore From: Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
