IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL SEBAGAI PERWUJUDAN NILAINILAI PANCASILA GUNA MENDUKUNG SUPREMASI HUKUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

Yusriando Yusriando

doi:10.26532/jph.v2i1.1413

Abstract

Implementation of Penal Law Mediation important existence out of court settlement to the case. The substance of penal mediation was born, grow, develop and earth excavated fromIndonesia through the local wisdom of indigenous (local wisdom) and the values of Pancasila. In Indonesia, the national perspective penal mediation is set in a limited and partial in theRegulations and the Letter of the Chief of Police and regulation. From the persp e ctive of practice, penal mediation is done through the discretion of law enforcement officials, customaryjustice, the jurisprudence of the Supreme Court and the District Court’s decisi o n. Necessary to optimize the application of the values of Pancasila in the law because it values the life as a whole contained in the principles of Pancasila. If this is done, the law in question is relatively acceptable because people assume that the law reflects the values of justice, rule of law, orderand contain the benefits to society so as t o support the rule of l aw in the context of national development.

Highlights

earth excavated from Indonesia through the local wisdom
penal mediation is done through the discretion of law enforcement officials
Necessary to optimize the application of the values of Pancasila

Summary

PEMBANGUNAN NASIONAL

Mediasi penal selaras dengan perkembangan baru dalam penegakkan hukum dimana tidak selalu seorang pelaku harus diproses, diadili dan dihukum melalui konsep peradilan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam ratio decidendi putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard). Mediasi penal yang dilakukan gagal, maka kembali ke dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana dapat dilihat dalam bagan 2 berikut ini.[15]

Criminal Justice Process

Penal Mediation in The Proceedings Stage

Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak

DAFTAR PUSTAKA