Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of forestry resource utilization policies, and the factors that influence the successful implementation of forestry resource utilization policies in Konawe Selatan District. This study uses a qualitative research approach to investigate and analyze three pillars of the implementation process, namely the elaboration of policies, organizing the implementing apparatus, and budgeting and spending; and the influence of resource factors, implementing organization characteristics, implementing attitudes, and the conditions of the target group, on the implementation process. Primary and secondary data were collected by interview, observation, and document study methods, then analyzed by interactive analysis procedures which included data reduction, data presentation, and conclusions/verification.The results of the study indicate that the implementation of the policy on the utilization of forestry resources which includes the elaboration of policies, the organizing of the implementing apparatus, and the preparation of budgets and expenditures, has not run effectively. In these three processes there are still gaps so that the achievement of policy objectives seen from the perspective of household welfare, the policy objectives have not been achieved well. The gap in the implementation of forestry resource utilization policies occurs because of the influence of budgetary resource factors that are lower than needed, implementing organizations that do not yet have adequate service standards and human resource competencies, implementation who do not understand the basic tasks and functions of the organization, and target groups who are still depressed by poverty and low education. Keywords: Implementation, Forestry Resources, Welfare

Highlights

  • Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius kepada pemanfaatan sumber daya kehutanan

  • The purpose of this study is to analyze the implementation of forestry resource utilization policies

  • the factors that influence the successful implementation of forestry resource utilization policies in Konawe Selatan District

Read more

Summary

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi kritis dalam administrasi publik. Paradigma kelima administrasi negara menempatkan kebijakan publik sebagai fokus administrasi publik (Henry (2004:29-49; Rainey, 2003:11). Kebijakan publik didefinisikan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Dye, 1998:2-4; 2001:2-3). Kebijakan publik dapat bersifat positif, artinya suatu tindakan yang sengaja dipilih, dan bersifat negatif, artinya suatu keputusan yang sengaja dipilih untuk tidak mengambil tindakan (Smith & Larimer, 2009:4). Kebijakan publik menaruh perhatian pada apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah serta bagaimana dampaknya pada berbagai masalah di dalam masyarakat (Smith & Larimer, 2009:7-8). Salah satu kebijakan di sektor tersebut adalah kebijakan pemanfaatan sumber daya kehutanan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut Dye (2001:137) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah seluruh aktifitas yang didesain untuk melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh legislatif. Literatur implementasi kebijakan masih menyisakan kesenjangan yang perlu diisi dengan studi-studi implementasi pada konteks yang berbeda

METODE PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.