Abstract
This research intended to explain the implementation of e-voting policy on the head of the village election at Mempawah Region Kalimantan Barat. The election was done for twice occasions, at 2017 and 2018. Purpose of the research was to describe and analyze the implementation process of e-voting policy on the head of the village election at Mempawah Region Kalimantan Barat. The research method in this paper was using qualitative methods with descriptive technique. In order to gain information on the implementation process of e-voting policy on the head of the village at Mempawah Region, Kalimantan Barat. Charles O. Jones (1996: 296) theory stated that the implementation process of e-voting policy was based on three pillars, which are the organization, interpretation, and application. We found that there were some obstacles in implementing e-voting policy, such as the lack of electronic facilities quantity and quality that supported the policy, there were also a lot of people which has not been registered in the e-voting application, and some negatives perception of the e-voting process. Researchers have several recommendations to overcome the problems. First, the government should do socialization on the e-voting election. Second, an improvement in the e-voting system especially on the issue of the person with disabilities. Third, evaluate the regulation. Lastly, increase the coordination among stakeholders within bureaucracy and village staff in order to have a better database of the elector.
Highlights
This research intended to explain the implementation of e-voting policy on the head of the village election at Mempawah Region Kalimantan Barat
We found that there were some obstacles in implementing e-voting policy, such as the lack of electronic facilities quantity and quality that supported the policy, there were also a lot of people which has not been registered in the e-voting application, and some negatives perception of the e-voting process
10 SungaiMelihat dari analisis pada bab sebelumnya terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa secara e-voting tersebut terdapat beberapa saran yang sebaiknya dapat dilakukan, yakni: (1) Dalam menjalankan proses pemilihan kepala desa secara e-voting ini perlu cara yang lebih maksimal, efektif, dan kreatif sehingga memudahkan bagi semua kalangan usia dapat mempelajari metode baru dalam memilih; (2) Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dari perangkat elektronik yang digunakan dalam pemilihan kepala desa secara evoting sehingga tidak terjadinya penundaan ataupun pergantian metode pemilihan dari e-voting menjadi konvensional; (3) Perbaikan pada sistem aplikasi e-voting agar dapat lebih menampilkan hasil yang lebih transparan serta efektif serta penambahan fitur bagi pemilih yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas); (4) Melakukan evaluasi terhadap regulasi yang telah dibentuk sehingga meminimalisir segala bentuk tindak kecurangan baik secara teknis maupun non-teknis; (5) Peningkatan koordinasi antar sesama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pemerintahan desa agar pendataan daftar pemilih dapat terhimpun seluruhnya
Summary
Tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penerapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan dan siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, dari mana sumbernya, bagaimana menggunakan dan mempertanggung-jawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan; penetapan tata kerja (juklak dan Juknis) dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
